Soal Ancaman Penonaktifan Gubernur DKI Anies Baswedan, Dirjen Otda Beri Penjelasan

Heboh, gara-gara penutupan rusas jalan, yang digunakan pedagang kaki lima (PKL), atas instruksi Gubernur DKI Anies Baswedan.

Soal Ancaman Penonaktifan Gubernur DKI Anies Baswedan, Dirjen Otda Beri Penjelasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

TRIBUN-MEDAN.COM - Heboh, gara-gara penutupan rusas jalan, yang digunakan pedagang kaki lima (PKL), atas instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Dampaknya. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI.

Rekomendasi berupa koreksi kebijakan itu terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Pemprov DKI Jakarta.

Di Jalan Jatibaru Raya, satu ruas jalan itu ditutup dari pagi hingga sore untuk dijadikan lapak pedagang kaki lima (PKL).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, rekomendasi Ombudsman bersifat final dan mengikat.

Karena itu, rekomendasi wajib dipatuhi dan dijalankan. "Harus dilaksanakan kalau rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi ini sebagaimana rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Jadi bersifat final," ucap Sumarsono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/3/2018).

Baca: Zaskia Gotik Sewot, Mendadak Vicky Prasetyo Tampak di Panggung dan yang Bikin Salah Tingkah

Baca: Ahok dan 11 Terpidana Rasakan Pahit Getir Palu Hakim Agung Artidjo Alkostar

Sumarsono menerangkan, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika tak mengindahkan rekomedasi yang bersifat wajib dilaksanakan oleh kepala daerah tersebut.

"Bila tidak, tentu bagian dari poin gubernur dari segi penilaian ketaatan terhadap peraturan. Poin tersebut yang akhirnya negatif," kata Sumarsono.

Halaman
123
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Warta kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved