Dapat Bantuan Dana, Tiga Partai Tidak Serahkan Laporan Pertanggungjawaban

Dari 327 partai politik itu, tiga di antanya tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Dapat Bantuan Dana, Tiga Partai Tidak Serahkan Laporan Pertanggungjawaban
Tribun Medan/Nanda
Kepala BPK Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni (tengah) di Gedung BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Rabu (28/3/2018).

Kepala BPK Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni mengatakan, total 327 partai politik dari 34 daerah di Sumut (baik partai tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi) yang memeroleh dana bantuan keuangan dari APBD Tahun Anggaran 2017.

Total dana bantuan yang dikucurkan mencapai Rp 27 miliar.

Dari 327 partai politik itu, tiga di antanya tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Tiga partai yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban itu adalah Partai Hanura Pakpak Bharat, Partai PBB Mandailingnatal dan Partai PKPI Batubara.

Baca: Sekwan Tegaskan Darbani Dalimunte Masih Sebagai Ketua Fraksi PAN

"Dari 324 partai (yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban), 274 atau 84,57 persen antaranya menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu," kata Ambar di Gedung BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut Ambar, 211 laporan yang disampaikan partai telah sesuai kriteria. Sedangkan 71 laporan lainnya dinyatakan sesuai kriteria dengan pengecualian, kemudian 20 laporan tidak sesuai kriteria dan 22 laporan tidak dapat dinyatakan kesimpulan.

Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Bantuan keuangan yang awalnya Rp 108 per suara kini dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara.

Baca: Sekdes Diancam Mutasi ke Pedalaman Bila tak Mau Kampanyekan Nikson Nababan

Bantuan keuangan di tingkat provinsi (yang mempunyai kursi di DPRD provinsi) ditetapkan sebesar Rp 1.200 per suara. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota ditetapian senilai Rp 1.500 per suara.(*)

Penulis:
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved