Breaking News:

BPODT Lanjutkan Sosialisasi ke Warga Motung, Ini yang Terjadi

Halaman pemukiman penduduk dipasangi tenda oleh warga agar pejabat tidak terbakar sinar matahari.

Penulis: Arjuna Bakkara |
Tribun Medan/Arjuna
Direktur BPODT Ari Prasetya dan Bupati Tobasa Darwin Siagian saat soialisasi lanjutan dengan warga Motung 

Katanya, yang mereka serahkan ke BPODT adalah lahan kehutanan. Dia bersikukuh, kalau lahan yang dilepas peruntukan lahan BPODT milik Kehutanan.

"Yang dikeluarkan Menhut adalah kawasan hutan. Bukan yg sebelumnya di HPL atau lahan masyarakat. Dan itu yang diberikan kepada BPODT. Kalau seseuai peta kami, itu adalah kawasan. Yang dilepas adalah kawasan hutan,"Klaimnya.

Sabar Manurung, juru bicara Warga Motung menanggapi. Sabar menepis dan menganggap kehutanan malah keliru. Bahkan, sebelum BPODT terendus, atau tahun 2013-2014 hak ulayat mereka belum masuk status kehutanan. Namun, belakangan diklaim sebagai lahan kehutan.

"Menurut KPH IV Wilayah Blige tadi setelah diciutkan menjadi 386 Ha dari yang sebelumnya 600. Dan dari 386 Ha itu bahkan kawasan hutan, dari mana?. pada 2013-214 Blan masuk dalam wilayah hutan itu,"keluhnya.

Kemudian disebutnya pada penghujung tahun 2014 terbitlah SK 579. Lahan mereka justru dimaaukkan menjadi kawasan kehutanan. Padahal, ketika itu Warga Motung melalui Raja Bius telah menyangkal itu, diketahui Camat Ajibata Tigor Sirait.

Sabar menambahkan, tim terpadu Otorita Danau Toba belakangan turun ke Motung.  Namun, ada kekeliruan bahwasanya KPH menjadikan ulayat mereka menjadi kawasan hutan. Akibatnya, warga dan BPODT bersinggungan di lapangan.

Sempat terjadi perdebatan antara Bancin dengan Sabar. Menanggapi Sabar Bancin bahwa wilayah Motung yang berkaitan dengan otorita itu tetap status kehutanan sesuai SK 579. "Acuannya tetap SK 579,"jawab Bancin.

Menanggapi Bancin, Sabar menjawab. Ketika mendampingi tim terpadu, Sabar  memgetahui bahwa lahan mereka kurang lebih 121 hektar telah "dicaplok" kehutanan. Berdasarkan itu, Warga Motung pun sepakat melarang pembuatan pal.

Dia menuturkan, lahan merekanyang masuk jadi kawasan hutan memang ada yang dikeluarkan. Namun, di tempat berbeda diambil dengan jumlah yang lebih banyak. Saat itu juga, ketika penetapan SK 579 menjadi akar permasalahan.

Lalu di hadapan forum, kepada Bancin Sabar menanyakan apakah dapat mengatasi kekeliruan SK 579 dengan waktu yang singkat.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved