Belanda Caplok Tanah Adat Sihaporas dari Generasi Ke-5 Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita

Hotben Ambarita, menceritakan sejarah tanah leluhurnya yang dicaplok Belanda. Pemuka masyarakat adat Sihaporas ini adalah cicit dari Ompu Lemok.

Belanda Caplok Tanah Adat Sihaporas dari Generasi Ke-5 Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita
Tribun Medan/Dedy Kurniawan
Masyarakat adat Sihaporas melakukan pertemuan audiensi dengan Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar Djonner Efendi D. Sipahutar di kantor UPT KPH di Jalan Gunung Simanumanuk Pematansiantar, Senin (9/4/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, SIANTAR - Masyarakat adat Sihaporas saat ini sedang berjuang mendapatkan kembali tanah adat peninggalan leluhur mereka, Ompu Mamontang Laut Ambarita.

Tanah mereka pernah dicaplok oleh kolonial Belanda dan belum dikembalikan karena nasionalisasi.

Mereka pun melakukan pertemuan audiensi dengan Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar Djonner Efendi D. Sipahutar di kantor UPT KPH di Jalan Gunung Simanumanuk Pematansiantar, Senin (9/4/2018)

Hotben Ambarita, menceritakan sejarah tanah leluhurnya yang dicaplok Belanda. Pemuka masyarakat adat Sihaporas ini adalah cicit dari Ompu Lemok.

Ia generasi Ke-8 dari Ompu Mamontang Laut yang turun-temurun tinggal di Sihaporas, atau generasi ke-16 dirunut dari Siraja Batak.

Baca: Lihat Peta Enclave Sihaporas 1916 Zaman Belanda, Lamtoras Semangat Pejuangkan Tanah Luluhur

Baca: Perjuangkan Tanah Leluhur, Lembaga Adat Sihaporas Surati Presiden Jokowi

Baca: Begini Silsilah Ompu Mamontang Laut, Pemilik Asli Tanah Sihaporas Sebelum Indonesia Merdeka

"Mengapa tanah Sihaporas jatuh kepada pemerintah, dan bagaimana asal-mulanya?" Menurut cerita yang diturunkan kakek buyut warga Sihaporas, bahwa sekitar dekade tahun 1910-an, penjajah Belanda meminjam tanah, tentu dengan nada paksaan," katanya

"Menurut cerita turun-temurun ompung kami, tanah ompung kami dipinjam penjajah Belanda pada tahun sekitar 1913. Tanah dipinjam dari generasi kelima keturunan Ompung Mamontang Laut, yakni dari Ompu Lemok Ambarita, Ompu Jalihi Ambarita dan Ompu Haddur Ambarita. Saat itu, tanam dipinjam untuk ditanami pohon pinus," kata Hotben Ambarita.

Dikisahkannya, penjajah Belanda meminta masyarakat Sihaporas agar menanam pohon pinus, dan dijanjikan dapat bekerja di perkebunan sesuai dengan keahlian masing-masing, dengan iming-iming agar dapat membayar balasting (pajak) dan menyekolahkan anak-anak.

Belanda menjanjikan juga, pohon pinus yang ditanami harus terlebih dahulu panen, dan getahnya dideres/sadap, barulah tanah dikembalikan kepada rakyat.

"Sesuai dengan janji pihak Belanda kepada kakek-buyut kami, yakni Ompu Lemok Ambarita, Ompu Jalihi Ambarita dan Ompu Haddur Ambarita, tanah tersebut akan dikembalikan setelah 30 tahun. Ternyata, sebelum pinus panen, Belanda sudah kembali ke negerinya karena kalah perang, dan tanah ompung kami terlantar. Tidak pernah diurus lagi. Saat itu, kakek kami tidak mengerti mengenai surat-menyurat tanah," kata Hotben.

Setelah Penjajah Belanda meninggalkan Indonesia, belakangan, terjadilah peralihan kepemilikan tanah melalui program nasionalisasi aset penjajah, kepada pemerintah Indonesia.

"Sampai tahun 1985, tanah ompung kami masih dikuasai Departemen Kehutanan. Lalu sejak tahun 1985, tanah tersebut dikuasai PT Inti Indorayon Utama, sekarang PT Toba Pulp Lestari," ungkap Hotben.

Peta Enclave Sihaporas Tahun 1916 Pada Zaman Belanda

Peta enlcave Desa/Nagori Sihaporas tahun 1916 pada saat dikuasai penjajah Belanda. Peta diungkap pihak Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar di hadapan warga perwakilan Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtroas) di kantor UPT KPH di Jalan Gunung Simanumanuk Pematansiantar, Senin (9/4/2018).
Peta enlcave Desa/Nagori Sihaporas tahun 1916 pada saat dikuasai penjajah Belanda. Peta diungkap pihak Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar di hadapan warga perwakilan Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtroas) di kantor UPT KPH di Jalan Gunung Simanumanuk Pematansiantar, Senin (9/4/2018). (Tribun Medan/Dedy Kurniawan)

Baca: Tanah dan Air Rusak, Keturunan Ompu Mamontang Laut Sulit Jalankan Ritual Kearifan

Baca: Berikut 12 Lahan Masyarakat Adat di Sumut yang Diajukan ke Kementerian LHK, Terungkap Ada Mafia!

Pada kesempatan tersebut terungkap, Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar Djonner Efendi D. Sipahutar memerintahkan Tigor, stafnya menunjukkan peta tanah Sihaporas.

Tigor mengatakan, Tanah Sihaporas berdasarkan peratuhan menteri sejak tahun 1982, hingga Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579 tahun 2014 yang ditandatangani Menteri Kehutanan ZUlkifli Hasan, tanah Sihaporas masuk kawasan hutan.

Di tempat serupa, Tigor juga memperlihatkan melalu proyektor, peta enclave Sihaporas tahun 1916 saat masih dikuasai penjajah Belanda.

"Yang tadi peta Sihaporas berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 579 tahun 2014. Sedangkan yang ini, peta enclace zaman Belanda tahun 1916. Di situ ada tiga Sihaporas, yaitu Sihaporas Bolon, Sihaporas dan Sihaporas Bolon," kata Tigor.

Dalam peta tahun 1916 tertulis jelas tiga tulisan nama Sihaporas. Sebelah timur, atau paling kanan peta adalah Sihaporas Negeri Dolok. Lalu, di tengah atau arah barat laut tertulis Sihaporas dan sebelah barat tertulis Sihaporas Bolon.

Setelah mendengar pemaparan Tigor tersebut, Ketua Panitia Pengembalian Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang laut Ambarita Sihaporas Ir Edy Harianto Ambarita yang duduk berdekatan dengan Djonner Sipahutar menceletuk.

"Paza zaman Belanda saja, tanah ompung kami sudah diakui. Mengapa pada pemerintahan Indonesia, tidak diakui. Kalau begitu, lebih baik kami minta dikembalikan kepada zaman Balanda saja, kalau ternyata setelah Indonesia merdeka, tidak mengakui rakyatnya," kata Edy.

Eddy, yang merupakan generasi ke-10 keturunan Ompu Mamontang Laut dari anak bungsu, Ompu Sugara yang bermukim dan memiliki perkampungan di Motung, Kabupaten Toba Samosir meneruskan, "Kami minta pemerintah, melalui Presiden Jokowi mengembalikan tanah Ompu Mamontang Laut Ambarita kepada keturunannya."

"Jangan sampai terulang seperti wakyat Timor Timor akhirnya memilih lebih senang kembali pada era penjajahan Portugal, kerena ternyata setelah bergabung dengan Indonesia, mereka tidak lebih sejahtera. Dak akhirnya, rakyat Timor Timur memilih memisahkan diri dari Indonesia, sekarang Timor Leste. Kami pun begitu, jangan sampai kampi meminta kembali ke zaman Belanda, karena ternyata pemerintah Indonesia mengakui tanah ompung kami, yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka," kata Edy.

Warga Sihaporas Pejuang Kemerdekaan RI

Perewakilan warga Sihaporas dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun foto bersama dengan Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar Djonner Efendi D. Sipahutar di kantor UPT KPH di Jalan Gunung Simanumanuk Pematansiantar, Senin (9/4/2018)
Perwakilan warga Sihaporas dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun foto bersama dengan Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar Djonner Efendi D. Sipahutar di kantor UPT KPH di Jalan Gunung Simanumanuk Pematansiantar, Senin (9/4/2018) (Warga Sihaporas)

Baca: Mengudar Silsilah Ompu Mamontang Laut, Pemilik Asli Tanah Sihaporas sebelum Indonesia Merdeka

Berdasarkan penuturan Hotben Ambarita, pemuka masyarakat dan tokoh adat Lamtoras, Masyarakat adat Sihaporas saat ini sedang berjuang mendapatkan kembali tanah adat peninggalan leluhur mereka, Ompu Mamontang Laut Ambarita.

Masih menurut Hotben Ambarita, warga Nagori/Desa Sihaporas adalah penduduk asli yang sudah ratusan tahun mendiami huniannya. Mereka surah turun-temurun mendiami Sihaporas, jadi bukan pendatang yang menggarap lahan pemerintah.

"Ompung kami jauh lebih dulu di Sihaporas, ratusan tahun sebelum Indonesia Merdeka," kata Hotben.

Hal ini dapat dibuktikan secara sistem kependudukan, bahwa kakek dan neneknya sudah tinggal di Sihaporas. Bahkan ia menyebut, Jahya Ambarita, ayahnya, yang kelahiran Sihaporas pada tahun 1920, sudah menjadi kepala desa pada tahun 1952.

"Ada surat otentik, asli, masih kami simpan sampai sekarang."

Bukan hanya itu, terdapat pemuda-pemudi Sihaporas yang ikut berjuang mengusir dan melawan penjajah Belanda maupun Jepang. Terbukti beberapa warga Sihaporas menerima anugerah/piagam penghargaan sebagai Legiun Veteran Republik Indonesia.

"Bapak saya, Jahya Ambarita, termasuk pejuang. Pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia," katanya.

Hotben menyebut, Jahya Ambarita mendapat piagam Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep 299/III/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1967.

Pada 30 Maret 1990, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan LB Mordani mengeluarkan Skep nomor pokok veteran (NPV) 2.043.074 kepada Jahya Ambarita. Masih menurut Hotben, bukan hanya ayahnya pejuang dari Sihaporas. Abang kandung Jahya, yakni Firman Ambarita juga pejuang.

Kemudian adik sepupunya, Ranto Mian Ambarita. Kemudian ponakannya, Gabuk Ambarita dan Victoria Boru Bakkara (pasangan suami-istri) pun memiliki bukti keanggotaan veteran pejuang.(*)  

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved