Tanah dan Air Rusak, Keturunan Ompu Mamontang Laut Sulit Jalankan Ritual Kearifan

Perwakilan masyarakat Nagori Sihaporas yang tergabung dalam Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas

Tanah dan Air Rusak, Keturunan Ompu Mamontang Laut Sulit Jalankan Ritual Kearifan
Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) dan Panitia Pengembalian Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas beraudiensi dengan Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar Djonner Efendi D. Sipahutar di kantor UPT KPH di Jalan Gunung Simanumanuk Pematansiantar, Senin (9/4/2018) 

Baca: Djonner Siap Laksanakan Keputusan Menteri Siti Nurbaya Soal Hutan Adat Leluhur Masyarakat Sihaporas

Baca: Lihat Peta Enclave Sihaporas 1916 Zaman Belanda, Lamtoras Semangat Pejuangkan Tanah Luluhur

Baca: Curhat Warga ke Menteri Siti Nurbaya, Lahan Adat Dicaplok Penjajah Hingga Dikuasai Swasta

Ketika itu, sejak tahun 1998, masyarakat Sihaporas meminta pemerintah agar mengembalikan kurang-lebih 1.500 hektare lahan Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang Laut Ambarita yang dicaplok penjajah Belanda, kemudian ke tangan penjajah Jepang, lalu belakangan dinasionalisasi Pemerintah Indonesia, selanjutnya diberikan hak pengusahaan hutan tanaman industri kepada PT Inti Indorayon Utama melalui Menteri Kehutanan pada tahun 1992 (melalui SK Menhut Nomor 493/KPTS/II/1992).

"Saat peninjau ke lapangan pada 29 Juni 2000, tim peninjau, menemukan aneka tanda adanya aktivitas ratusan tahun sebelumnya. Misalnya ditemukan kuburan tua, berbagai jenis tanaman/pepohonan yang lazimnya tumbuh/ditanam di bekas perladangan, parit memanjang yang disebut parit perkampungan buatan manusia dan sekaligus disebut sebagai benteng pertahanan. Ditemukan juga "Bombongan Nabolon" - kolam besar buatan, tempat budi daya ikan tradisional," jelasnya kepada tribun-medan.com

"Saat peninjauan, di tengah parit saluran pembuatan, telah tumbuh beberapa pohon kayu seperti jenis tanaham pinus yang diperkirakan berumur puluhan tahun, yang diperkirakan berumur puluhan tahun. Terdapat pula bekas perkampungan zaman dahulu kala, beserta tanda makam-makam tua tradisional," pungkasnya.

Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar Djonner Efendi D. Sipahutar menanggapi keluhan mengatakan dirinya siap memfasilitasi dan mendukung agar masyarakat Sihaporas mendapatkan hak tanah adatnya.

Baca: Mediasi Konflik Tanah, Tak Ada Titik Kesepakatan antara Masyarakat Adat, PT TPL Diberi Waktu 7 Hari

Ia mengaku tidak tahu ada lembaga adat yang telah mengusulkan agar tanah yang disebut-sebut seluas 1.500 hektare menjadi hutan adat. Di mana di pihak lain, ada yang telah mengusulkan tanah Sihaporas ini untuk menjadi tanah hak perorangan.

"Saya sudah suruh bebrapa oranh ke sana, mereka bilang sudah dikuasai lama, saya bilang lah supaya dikumpulkan buktinya sebagai syarat tanah perorangan, pada di saat bersamaan muncul untuk hutan adat, ada yang belum ketemu. Saya sangat respect kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya. Posisi kami sebagai pemerintah bukan berseberangan demgan rakyat, justru kami yang memfasilitasi untuk mendapatkan hak-haknya," pungkas Djonner kepada perwakilan adat.

(Dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor:
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved