Direktorat Bina Penataan Bangunan Sosialisasikan Soal Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung Lingkungan

Edukasi ini terkait sosialisasi dua peraturan baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14

Direktorat Bina Penataan Bangunan Sosialisasikan Soal Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung Lingkungan
Tribun Medan/Liska
Direktorat Bina Penataan Bangunan melakukan kampanye edukasi di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention, Medan, Rabu (11/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menggelar kampanye edukasi profesionalisme dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention, Medan, Rabu (11/4/2018).

Edukasi ini terkait sosialisasi dua peraturan baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan.

Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa percepatan pembangunan di Indonesia yang tengah berlangsung saat ini perlu didukung oleh proses rancang bangun terencana, bersinergi dengan sistem regulasi terpadu.

Hal ini untuk menghasilkan terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berkualitas.

"Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki beberapa Undang-Undang dan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum penataan bangunan gedung dan lingkungan. Baru-baru ini juga disahkan UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan," ujar Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto.

Baca: Ari Tewas Dilindas Truk saat Sedang Perbaiki Jalan, Begini Kata Kerabatnya

Dua Undang-Undang tersebut ditujukan untuk menyempurnakan terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan andal yang mampu memberi manfaat optimal bagi berlangsungnya pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Irwan menjelaskan, UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek memberi landasan dan kepastian hukum bagi para Arsitek, perlindungan bagi pengguna jasa dan masyarakat. Tidak hanya itu, UU ini juga membantu mengarahkan pertumbuhan dan perkemban arsitek sebagai profesi berdaya saing tinggi.

"UU ini juga mendorong terwujudnya peningkatan kontribusi dan peran arsitek dalam pembangunan nasional," katanya.

KemenPUPR juga menerbitkan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan.

Peraturan ini mengatur tata laksana persyaratan dalam menyediakan akses yang mudah, aman, nyaman dan mandiri secara berkeadilan bagi penyelenggara bangunan gedung.

Sebagai penanggungjawab, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Kemen PUPR terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada berbagai pemangku kepentingan.

Direktorat juga rutin melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman, kapabilitas dan kapasitas instansi terkait, terutama mengenai aspek-aspek pengaturan penyelenggaraan bangunan.

"Melalui kampanye edukasi ini, diharapkan terjadinya peningkatan dalam menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat pemerintah, demi mendukung terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan," ungkapnya.(*)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved