Pilkada Jujur dan Damai Lahirkan Pemimpin Berkualitas

BARU-baru ini, media sosial di Indonesia riuh oleh satu meme. Ada foto politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, di sana, serta sederet kalimat: "kau bilang Tuhan sangat dekat, namun kau memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat."

Kombinasi foto Ganjar dan kalimat inilah yang kemudian melecutkan masalah. Ganjar dituding melakukan penistaan agama, sebagaimana sebelumnya Sukmawati Soekarnoputri lewat puisi berjudul 'Ibu Indonesia'.

Belakangan, di antara pihak-pihak yang paling getol menggempur Ganjar itu, bahkan sampai bersiap melapor ke polisi segala, meminta maaf. Mereka beralasan baru mengetahui bahwa puisi yang dipersangkakan sebagai puisi Ganjar sesungguhnya adalah puisi Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri, mantan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Puisi berjudul 'Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana' ini ditulis Gus Mus, sapaan Kyai Bisri, pada tahun 1987.

Meme Ganjar hanya satu contoh betapa hoaks, atau kabar bohong (istilah aslinya: hoax), bisa begitu gampang menyebar ketika bersentuhan dengan politik. Puisi Gus Mus telah berusia 31 tahun dan selama itu Gus Mus telah membacakannya berkali-kali dan tidak pernah memunculkan keberatan dalam bentuk apapun. Termasuk ketika dibacakan oleh orang lain. Namun, masalah langsung mengemuka begitu Ganjar membacakannya.

Kenapa? Karena Ganjar politisi, berasal dari partai pemerintah, dan dia saat ini sedang bertarung di ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah. Ganjar calon kuat. Elektabilitasnya lebih tinggi dibanding kontestan lain. Maka, memang, tidak ada cara untuk mengalahkannya selain menggerus elektabilitas itu. Tak peduli dengan cara paling ngawur sekalipun.

Kecenderungan model demikian, kita tahu, dimulai sejak Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Kuat dipengaruhi perkembangan teknologi komunikasi, kampanye-kampanye bawah tanah dengan slogan dan pamflet stensilan bergeser ke informasi-informasi yang dilayangkan lewat gawai.

Berita, foto, maupun video yang menjadi kampanye negatif bahkan kampanye hitam bagi dua calon presiden waktu itu, Joko Widodo dan Prabowo Subiyanto, menyusup sampai ke ruang-ruang paling privasi. Hoaks bertebaran. Saking banyak ragamnya dan canggih mengemasannya, tidak mudah untuk menyaringnya, hingga seringkali yang hoaks dianggap benar, sebaliknya yang benar justru dituding hoaks.

Setelah pilpres, kegaduhan tak surut. Malah makin bertambah-tambah. Politik gaduh bersenjatakan hoaks merembet ke pemilihan-pemilihan umum di daerah. Jakarta sudah berlalu dan tahun 2018 masih ada 171 menggelar pesta demokrasi yang sama. Di antara ke 171 daerah ini, empat diperkirakan bakal sampai pada tensi yang kurang lebih serupa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera Utara. Empat daerah yang merupakan kantong-kantong suara potensial untuk pesta demokrasi lebih besar, Pilpres 2019.

Seperti Jakarta, Sumatera Utara (Sumut) juga daerah majemuk dan multikultur. Selain agama, masyarakatnya terdiri pula dari banyak suku. Ini memunculkan kekhawatiran terulangnya kegaduhan. Apalagi, salah satu kandidat gubernur adalah sosok yang merupakan pemain utama di Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan memilih Djarot Syaiful Hidayat, mantan Wakil Gubernur Jakarta dan calon wakil gubernur pendamping Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada yang gaduh itu, untuk bertarung di Sumut.

Djarot dipasangkan dengan Sihar Sitorus --kader PDI Perjuangan, pengusaha, tokoh pemuda, dan seorang nasrani. Pasangan pelangi, persis Jakarta. Mereka bertarung dengan mantan Panglima Kostrad, Letjen Edy Rahmayadi, dan Musa Rajekshah. Sebagaimana Sihar, Ijeck, sapaan Musa, adalah pengusaha dan tokoh pemuda. Ijeck dikenal dekat dengan kalangan Islam.

Sinyal-sinyal terulangnya kegaduhan Pilkada Jakarta di Sumut sempat muncul. Beberapa waktu lalu, di awal-awal masa pencalonan, media sosial diramaikan oleh foto Djarot dan Sihar saat menghadiri satu acara, dan di hadapan mereka terdapat suguhan makanan berbahan dasar babi. Foto ini kemudian terbukti hoaks, hasil rekayasa digital, yakni penggabungan dua foto berbeda.

Kubu Edy dan Ijeck juga mendapat serangan. Satu media daring, secara tidak bertanggung jawab melepas berita yang meragukan riwayat hidup Ijeck. Serupa foto Djarot-Sihar, berita inipun akhirnya mentah. Pembuat berita, pengunggah, dan pemilik media tersebut, sekarang diburu polisi.

Cermat Memilih
Jangan memilih pemimpin yang minta dipilih. Kalimat ini merupakan intisari dari setidaknya dua hadis. Pertama dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "sesungguhnya kalian berambisi terhadap kepemimpinan dan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Sungguh nikmat kehidupan orang yang menyusui dan sungguh sengsara kehidupan orang yang disapih."

Kedua, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "aku datang menghadap Rasulullah bersama dua orang lelaki dari kaumku, seorang dari mereka berkata, 'berilah kami kepemimpinan wahai Rasulullah', lalu yang lainpun mengatakan demikian. Rasulullah kemudian bersabda, 'sesungguhnya kami tidak memberikan kepada yang meminta dan juga tidak memberikan kepada yang berambisi'."

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika kepemimpinan yang diperoleh dengan cara meminta saja tidak akan melahirkan pemimpin yang baik, sudah barang tentu, mereka yang memenangkan pemilihan dengan berlaku curang akan bernilai jauh lebih buruk.

Persoalannya, apakah masyarakat pemilih kita, termasuk di Sumut, bisa benar-benar memastikan secara cermat pilihan mereka atas dasar pertimbangan ini? Apakah masyarakat pemilih bisa menepikan pragmatisme?

Soal pragmatisme juga telah menjadi masalah menahun di pemilihan-pemilihan umum di Indonesia. Bahkan sesungguhnya bukan sekadar pragmatis, tetapi lebih jauh telah sampai pada level pasrah. Sikap yang antara lain melahirkan satu anekdot berbahaya: "terima uangnya jangan pilih orangnya."

Perkara memberi dan menerima pastilah didasari hubungan timbal balik. Ini sudah jadi hukum alam. Hanya matahari yang bersedia memberi tanpa berharap kembali. Dalam hal menerima sesuatu dari pihak yang sedang bertarung di ajang pemilihan umum, tentulah pihak penerima paham bahwa yang diterimanya itu bukanlah cuma-cuma. Penerima mesti menukar apa yang dia terima, entah uang atau barang atau iming-iming, dengan suaranya.

Benar pula bahwa sepanjang tidak ada perjanjian tertulis, penerima bisa saja abai dan acuh, atau pura-pura tak paham. Terima uangnya jangan pilih orangnya. Namun, tak dapat dimungkiri betapa di lain sisi, sikap pragmatis ini yang membuat politik uang terus marak.

Lantas bagaimana sebaiknya bersikap? Negara telah memberikan rambu berupa undang-undang. Penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu telah menetapkan aturan-aturan main yang masing-masing tidak boleh dilanggar. Namun, kita juga tahu betapa makin banyak undang-undang, makin ketat aturan, makin kreatif upaya untuk mencari celah.

Karenanya, baik buruk pemilu, pada dasarnya terpulang pada diri masing-masing yang terlibat. Terutama warga pemilik hak suara. Apakah akan terus bersikap pragmatis, pasrah, membiarkan kepala dibeli dengan murah, atau bersama-sama membulatkan tekad untuk melangkah keluar dari lingkaran kekeliruan.

Tanpa tekad, tanpa kesadaran, maka pemilu apapun bentuknya, akan begini-begini saja. Jangan harap lahir pemimpin berkualitas. Pemilu yang berjalan tidak jujur, riuh oleh kabar-kabar bohong, hanya akan sampai pada pengulangan sejarah yang sama buruknya.(jefri susetio)