Rugikan Pengusaha Anggota Dewan Minta  Otoritas Pelabuhan Belawan Evaluasi Pemilik Depo

Pengelola depo pun akan segera dipanggil DPRD Medan. Sebab, banyak keluhan pelaku ekspor dan para sopir terkait lambatnya pelayanan depo.

Penulis: Liska Rahayu |
Tribun Medan/ Liska Rahayu
Komisi C DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan diminta turun tangan dan peduli mengenai perbaikan pelayanan depo transportasi kontainer barang ekspor di Pelabuhan Belawan. Hal ini guna memperlancar arus pengiriman barang ekspor di Pelabuhan Belawan.

Pengelola depo pun akan segera dipanggil DPRD Medan. Sebab, banyak keluhan pelaku ekspor dan para sopir terkait lambatnya pelayanan depo. Sehingga, arus pengiriman barang eskspor selalu terkendala.

"Kita minta peran OP Belawan peduli dan memperhatikan situasi kegiatan di pelabuhan. Harapan kita agar pemilik depo kontainer segera membenahi dan peningkatan pelayanan. Sehingga kegiatan eskpor lancar dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut," ujar anggota Komisi C DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul, Senin (21/5/218).

Dikatakannya, keberadaan depo kontainer di Belawan banyak dikeluhkan pelaku usaha dan sopir. Pemilik Depo dinilai tidak peduli soal kelancaran arus pengiriman barang. Pelayanan Depo yang lambat dipastikan merugikan pelaku usaha dan sopir.

"Kita selaku wakil rakyat sangat menyesalkan tindakan pengusaha depo yang kurang respon terhadap keluhan pelaku usaha. Sama halnya OP dinilai mandul tidak mampu menindak pengusaha depo yang tindak mendukung kelancaran kegiatan ekspor. Seharusnya, semua itu tanggungjawab OP," ujar Hendrik H Sitompul selaku anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan itu.

Dikatakan Hendrik Halomoan Sitompul, terkait macetnya arus pengiriman barang eksport di Belawan, pihaknya akan memanggil pihak pengelola depo kontainer untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Medan. Dalam rapat itu nantinya akan melibatkan seluruh stakeholder.

Tujuannya, kata Hendrik, untuk diminta keterangan, apa masalahnya sehingga dapat diambil solusinya.

"Mungkin melalui RDP bisa persoalan diselesaikan," tegas Hendrik.

Sebelumnya, Susilo, pelaku usaha mengatakan, keberadaan depo kontainer barang ekspor di Pelabuhan Belawan perlu perbaikan pelayanan. Menurut Susilo, selain dikeluhkan pelaku usaha, para sopir kontainer juga mengeluhkannya  akibat kebijakan depo yang lambat dan tidak mau tahu.

"Sistem kerja Depo tidak efisisen, selain menghambat arus pengiriman barang, juga mengurangi pendapatan sopir kontainer kerena kehilangan trip. Seharusnya pihak OP harus turun tangan menindak, bahkan mengevaluasi pemilik depo yang tidak memberikan pelayanan yang prima," ujar Susilo.

(Cr5/tribun-medan.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved