Harapan Tetua Adat Setelah Presiden Jokowi Surati DPR Agar Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

6. Menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan berbasis kerakyatan/komunitas.

7. Agar membangun eko-wisata berbasis komunitas di Kawasan Danau Toba dan Kawasan Ekosistem Leuser.

8. Adanya upaya untuk memulihkan jatidiri, kedaulatan dan kemandirian komunitas adat/desa.

Masyarakat dari 13 Desa Menolak Kehadiran PT DPM di Dairi-Pakpak Bharat

Terkait masalah lahan masyarakat adat, 13 desa menolak keras kehadiran PT DPM di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan Forum Masyarakat Pencinta Lingkungan (Formatpetaihi)  tentang peninjauan izin dan operasional PT Dairi Prima Mineral di Dairi dan Pakpak Bharat.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Formatpetalihi, BAKUMSU, PDPK dan WALHI Sumut di kantor dinas ESDM Sumatera Utara, Medan, Selasa (22/5/2018). 

Formatpetalihi yang merupakan forum masyarakat dari 13 desa di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat menjelaskan, sejak 2008 lalu warga masyarakat di 13 desa merupakan korban kerusakan lingkungan dan konflik pertanahan akibat keberadaan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) .

Desa tersebut yakni Lae Rembong, Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan,  Palipi, Markelang, Lae Haporas, Lae Lubung dan Sinar Pagi.

Selain mendesak kepala ESDM untuk segera meninjau ulang keberadaan PT DPM, tuntutan lainnya dari Formatpetaihi adalah realisasi hak kelola rakyat atas hutan mengingat adanya kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang merupakan pemerintah pusat.

Ketua Formatpetalihi Sami Sitorus menyampaikan, bahwa mereka sangat bergantung pada tanaman pertanian dan kehutanan (agroforestry).

"Keberadaan pertambangan di kawasan hutan yang secara turun-temurun berfungsi sebagai penyangga ekosistem terutama sumber daya air sudah mereka rasakan dengan berkurangnya produksi hasil pertanian," ujar Sami Sitorus.

Selain itu, kata Sami, terdapat beberapa kasus penyakit kulit yang diduga akibat aliran sungai yang tercemar limbah logam.

" Hal Ini sangat dikhawatirkan akan hilangannya mata pencaharian karena perubahan pola hidup masyarakat menjadi buruh-buruh industri tambang," jelas Sami.