Operasi Tangkap Tangan

OTT KPK: 4 Orang Terciduk di Jateng dan Jakarta,1 di Antaranya Bupati

KPK melihat penerimaan uang tersebut diduga merupakan bagian dari janji atau commitment fee dari perjanjian

OTT KPK: 4 Orang Terciduk di Jateng dan Jakarta,1 di Antaranya Bupati
TRIBUNNEWS/HERUDIN
ilustrasi 

TRIBUN-MEDAN.COM - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan bahwa KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (4/6/2018).

Menurut dia, tim KPK telah mengamankan sejumlah uang dalam OTT tersebut.

"Ada sejumlah uang yang kami amankan, masih dalam proses perhitungan. Kami duga sejauh ini sudah terjadi transaksi dan itu terkait proyek yang ada di Purbalingga. Jadi itu yang bisa disampaikan saat ini," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/6/2018) malam.

Namun, Febri belum bisa menyampaikan secara spesifik proyek apa saja yang dilibatkan dalam dugaan transaksi ini. 

Ia menuturkan, KPK melihat penerimaan uang tersebut diduga merupakan bagian dari janji atau commitment fee dari perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. 

"Proyek pembangunan yang saya dapat informasinya, secara lebih rinci tentu saya belum sampaikan ya, proyek pembangunan apa, tahun anggaran berapa. Lokasinya juga belum bisa kami sampaikan," kata dia.

Baca: Dikritik Ketua MPR, Menkeu Sri Mulyani Akhirnya Jawab Makjleb Asal Dana THR dan Gaji Ke-13

Baca: Modal PSMS Medan Melawan Persib Bandung yang Diakui Djanur Lebih Berkualias

Febri menegaskan, KPK akan menjelaskan dengan rinci peristiwa OTT ini dalam konferensi pers, Selasa (5/6/2018).

Dalam OTT ini, KPK mengamankan enam orang, dengan rincian empat orang terdiri dari seorang bupati, pihak swasta, ajudan dan pejabat unit layanan pengadaan (ULP) di Purbalingga.

Sementara KPK menangkap dua orang pihak swasta lainnya di Jakarta.

"Jadi totalnya sejauh ini ada enam orang. Tapi apakah nanti semuanya akan dibawa ke kantor KPK terutama yang di daerah, nanti tergantung hasil pemeriksaan di lokasi atau di Purbalingga tersebut," kata dia.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK diberikan batas waktu 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OTT di Purbalingga, KPK Duga Terkait Proyek Pembangunan"
 

Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved