Pilgub Sumut

Ini Persepsi Penegakan Hukum dan Ham versi Djoss dan Eramas

Kecenderungan penanganan hukum itu menurut Djarot lebih berpihak kepada mereka yang punya memiliki modal.

Ini Persepsi Penegakan Hukum dan Ham versi Djoss dan Eramas
TRIBUN MEDAN/ROYANDI HUTASOIT
Suasana debat kandidat Pilgub Sumut putaran ketiga di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Selasa (19/6/2018) 

Laporan Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menjelaskan persoalan hukum dan ham masih banyak terjadi di sumut.

Kecenderungan penanganan hukum itu menurut Djarot lebih berpihak kepada mereka yang punya memiliki modal.

"Hukum cenderung tidak berpihak rakyat kecil,oleh karena itu kami meluncurkan tiga kartu yakni, Kartu Sumut Pintar, Kartu Sumut Sehat dan Kartu Sumut Keluarga Sejahtera," ujarnya, Selasa (18/6/2018).

Pernyataan tersebut disampaikan Djarot dalam debat publik ketiga Cagub-Cawagub Sumut, Santika Dyandra Hotel,Medan dengan topik Penanganan Hukum dan HAM.

Menurut Djarot dengan adanya ketiga kartu tersebut hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan akan tercapai.

"Lagipula bila APBD ditangani dengan transparan akan menghindari pelanggaran hukum," ujarnya.

Kemudian Cawagub nomor urut dua Sihar Sitorus menambahkan kesejahteraan guru honorer, madrasah,buuh,petani dan nelayan juga akan menjadi prioritas utama.

Sebelumnya Cagub nomor urut satu, Edy Rahmayadi menyampaikan, semuanya harus kembali pada sumber hukum yakni Pancasila serta UUD 45.

"Hukum membela kelompok tertentu bahkan hal tersebut diaminkan oleh aparat tertentu. Marilah bertaubat, agar kita benahi ini," katanya.

Edy menyayangkan upaya kriminalisasi yang marak terjadi akhir-akhir ini. (cr7/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved