Ini Alasan Mendagri Tjahjo Kumolo Pilih Dirjen Eko Subowo jadi Pj Gubernur Sumut

Pemerintah satu, siapapun presidennya, dari partai manapun, siapapun gubernurnya, walikotanya dari partai manapun.

Ini Alasan Mendagri Tjahjo Kumolo Pilih Dirjen Eko Subowo jadi Pj Gubernur Sumut
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berfoto bersama PJ Gubernur Eko Subowo, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (22/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo percaya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo bisa mengembang jabatan sebagai pejabat Gubernur Sumut karena jujur dan adil.

Bahkan, ia sudah berpengalaman menjadi PJ Gubernur Papua Barat.

"Pak Eko dukung KPU agar Pilkada yang jujur dan adil bisa terwujud. Pak Eko pernah memimpin Papua Barat sehingga diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta netralitas ASN di pemerintah daerah," ujarnya saat menyampaikan kata sambutan usai melantik PJ Gubernur Sumut, Eko Subowo di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (22/6/2018).

Ia menyampaikan, penetapan pejabat gubernur di berbagai daerah sesuai undang-undang.

Karena itu, dia bersedia dipecat bila pengusulan orang menjadi pejabat gubenur yang tak sesuai undang-undang.

Selain itu, penetapan pejabat gubernur merupakan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Adapun yang layak mengisi kekosongan jabatan pejabat gubernur merupakan pejabat eselon-1 di Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Unggah Foto saat Liburan, Sosok di Belakang Perempuan Ini Bikin Gagal Fokus

Baca: Usai Chatnya dengan Bapak Kos Viral, Ternyata Ini Sosok Adimul yang Bikin Warganet Penasaran

Baca: Pria Ini Tinggalkan Uang di Tempat Umum untuk Tes Keamanan di Jepang, Ia Justru Syok saat Kembali

Baca: Tak Sengaja Pecahkan Jerawat di Dekat Hidung, Nyawa Wanita Ini Hampir Melayang, Kisahnya Jadi Viral

Baca: Aktris Cantik Ini Sudah Jalani 17 Tahun Pernikahan Beda Agama, Lebaran Kali Ini Terasa Berbeda

Baca: Wanita Ini Balaskan Dendamnya dengan Menanam Pohon, 20 Tahun Kemudian Tetangganya Meradang

Baca: Wuling Produksi SUV nan Super Keren, Saingan Fortuner Seharga Rp 200 Jutaan, Ini Foto-fotonya

Sedangkan, seseorang yang masih aktif di Mabes Polri tidak boleh menjadi pejabat gubernur.

"Pemerintah satu, siapapun presidennya, dari partai manapun, siapapun gubernurnya, walikotanya dari partai manapun. Tapi ASN, Kejati dan Polda harus tegak lurus netral. TNI-Polri netral, dan partisipasi pemilu harus tinggi," katanya.

Halaman
12
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved