Fahri Hamzah Sebut Prabowo Bingung Cari Pendanaan karena Tidak Berkuasa

"Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," tutur Fahri.

Fahri Hamzah Sebut Prabowo Bingung Cari Pendanaan karena Tidak Berkuasa
fahrihamzah.com

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Politisi PKS Fahri Hamzah menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kebingungan mencari dana operasional politik hingga akhirnya harus menggalang dana secara massal dari publik (crowdfunding).

Fahri mewajari tindakan Prabowo lantaran mahalnya biaya politik di Indonesia. Ia bahkan mengapresiasi langkah mantan Pangkostrad itu yang melibatkan masyarakat dalam pembiayaan politik.

"Karena pilpres ini begitu mahal tapi ditanggung oleh satu orang. Dan itulah Prabowo Subianto hari ini. Prabowo itu bingung karena dia enggak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

"Akhirnya enggak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya? Enggak ada pembiayaan. Sementara orang bilang satu kandidat perlu Rp 5 triliun. Minimal Rp 3 triliun, ada yang bilang paling minimal Rp 2,5 triliun. Ini dari mana?" lanjut Fahri.

Sementara itu, lanjut Fahri, Presiden Joko Widodo selaku capres petahana tentu tak akan kesulitan menghimpun dana.

Ia mengatakan selaku petahana, Jokowi tentu memiliki akses ekonomi yang lebih luas daripada Prabowo untuk menghimpun dana kampanye.

"Karena dia incumbent, on going project-nya banyak. Bayangkan ini proyek bikin jalan tol dimana-mana. Ini kan pelabuhan, airport, segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," tutur Fahri.

Fahri menambahkan, apa yang dilakukan Prabowo merupakan gejala minimnya perhatian negara terkait pendanaan partai politik.

Ia menilai negara abai terhadap pendanaan partai politik yang menurutnya masih sangat minim.

Padahal, sambung Fahri, hal itu memicu terjadinya korupsi politik lantaran banyaknya pemodal yang mendanai politisi. Dengan demikian, nantinya politisi yang terpilih dituntut untuk mengembalikan bantuan yang diberikan.

Halaman
12
Editor: Liston Damanik
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved