Mendagri: Penetapan Pejabat Gubernur Sudah Sesuai UU

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo mengatakan, penetapan pejabat gubernur di berbagai daerah sesuai undang-undang.

Mendagri: Penetapan Pejabat Gubernur Sudah Sesuai UU
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pejabat Gubernur Sumut, Eko Subowo segera datang ke Danau Toba 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo mengatakan, penetapan pejabat gubernur di berbagai daerah sesuai undang-undang. Karena itu, dia bersedia dipecat bila pengusulan orang menjadi pejabat gubenur tak sesuai undang-undang. Selain itu, penetapan pejabat gubernur merupakan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Adapun yang layak mengisi kekosongan jabatan pejabat gubernur merupakan pejabat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, seseorang yang masih aktif di Mabes Polri tidak boleh menjadi pejabat gubernur," katanya saat melantik Eko Subowo sebagai Pj Gubernur Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Jumat (22/6).

Baca: Ini Alasan Mendagri Tjahjo Kumolo Pilih Dirjen Eko Subowo jadi Pj Gubernur Sumut

Tjahjo menambahkan, partisipasi pemilih di Kota Medan di bawah 40 persen. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi agar partisipasi pemilih tinggi. Kemudian, seluruh orang harus melawan politik uang. Dalam Pilkada, masyarakat memilih kepala daerah yang amanah serta berkampanye adu program dan konsep pembangunan. Selain itu, kampanye tidak boleh adanya menebar kebencian, fitnah dan SARA. Jadi orang-orang baik kalau berdiam diri maka orang-orang jahat akan menguasainya. Oleh sebab itu, setiap manusia harus punya imajinasi.

"Pak Eko Subowo walaupun menjabat sebagai PJ Gubernur Sumut selama empat bulan. Tapi harus mampu melanjutkan pembangunan," ujarnya.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved