Tjahjo Kumolo Minta Pj Gubernur Tinjau Danau Toba

Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo sebagai Pj Gubernur Sumut

Tjahjo Kumolo Minta Pj Gubernur Tinjau Danau Toba
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berfoto bersama PJ Gubernur Eko Subowo, mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (22/6/2018). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo sebagai Pj Gubernur Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Jumat (22/6). Pada awal kerja, Tjahjo Kumolo meminta Eko meninjau Danau Toba.  "Saya minta ke Danau Toba untuk meninjau masyarakat dan menggerakan masyarakat supaya mendukung pencarian kapal yang tenggelam itu," ujarnya usai melantik Eko Subowo di Aula Raja Inal Siregar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (22/6).

Selain itu, dirinya juga memberikan saran agar mengundang KPU dan Panwaslu untuk bicara soal pelaksanaan Pilkada Sumut dan Pilkada di kabupaten/kota di Sumut. Sehingga, diketahui berbagai hal yang masih kurang serta dukungan logistik yang diberikan pemerintah.

Baca: Mendagri Tugaskan Pejabat Gubernur Eko Subowo Segera ke Danau Toba

Selanjutnya, pejabat Gubernur Sumut harus melakukan koordinasi bersama Kapolda Sumut agar mengetahui stabilitas keamanan. Kemudian, menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). "Tadi, saya sampaikan jabatan eselon 1 bebas di mana saja. Dahulu 2015 ada Irjen Pol jadi Pj Sulawesi Barat tidak ada masalah, enggak ribut kayak sekarang ini.Dasar saya undang-undang, saya kirim ke Setneg. Ada tim hukum yang melakukan penelaan. Apakah Mendagri melanggar hukum? Dan ternyata enggak ada yang melanggar hukum," katanya.

Ia menyampaikan, tidak akan mengusulkan pejabat gubernur yang melanggar undang-undang atau hukum. Bila DPR mempertanyakan pengangkatan pejabat gubernur maka ia akan menjawab karena menghormati DPR.
Dia mengungkapkan, dulu munculnya sejumlah nama personel Polri yang akan menjabat sebagai pejabat gubernur sekadar wacana. Baginya, tidak salah menyampaikan wacana. Tapi, ia maklum adanya protes karena dinamika politik. "Maklum saja, sudah hawa Pilpres dan Pileg, namanya dinamika," ungkapnya.

Baca: Mengejutkan Reaksi Keras Eko Subowo saat Tinjau Danau Toba Usai Dilantik Jadi Pj Gubernur Sumut

Pelantikan Pj Gubernur ini sesuai keputusan Presiden Nomor 107/P tahun 2018 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi. Ketetapan pengangkatan Eko Subowo di Jakarta pada 8 Juni 2018. Adapun dasar penunjukan pejabat gubernur sesuai pasal 201 ayat 10 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Supaya, mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya percaya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo bisa mengemban jabatan sebagai pejabat Gubernur Sumut karena jujur dan adil. Bahkan, ia sudah berpengalaman menjadi Pj Gubernur Papua Barat.

"Pak Eko dukung KPU agar Pilkada yang jujur dan adil bisa terwujud. Pak Eko pernah memimpin Papua Barat sehingga diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta netralitas ASN di pemerintah daerah," ujarnya.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved