Permintaan Aneh Napi Keluar dari Lapas Untuk Rekam e-KTP, Kakanwil: Terus Lari Gimana?

Priyadi tidak habis pikir bahkan sampai garuk-garuk kepala ketika mendapat laporan ada yang meminta izin untuk membawa keluar napi

Permintaan Aneh Napi Keluar dari Lapas Untuk Rekam e-KTP, Kakanwil: Terus Lari Gimana?
TRIBUN MEDAN
Kakanwil Kemenkumham Sumut Priyadi saat meninjau proses pemungutan suara di Lapas Klas IA Tanjunggusta, Medan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Azis Husein Hasibuan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara Priyadi tidak habis pikir bahkan sampai garuk-garuk kepala ketika mendapat laporan ada yang meminta izin untuk membawa keluar narapidana guna dilakukan perekaman e-KTP.

"Ada bahkan di satu wilayah kabupaten, untuk rekam e-KTP, (tahanan) harus dibawa keluar. Lah, kalau dibawa keluar, terus lari gimana. Orang-orang ini enggak ngerti aturan. Bawa keluar kan harus ada izin," kata Priyadi saat meninjau proses pemungutan suara di Lapas Klas IA Tanjunggusta, Medan, Rabu (27/6/2017).

Priyadi tidak menyebut permintaan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) ini terjadi di UPT mana, namun ia memiliki bukti laporan yang tersimpan di telepon genggam miliknya.

"Itu ada di lapas dan rutan. Jadi tidak cuma ada satu atau dua. Ada handphone saya. Laporannya kan masuk ke saya. Saya hanya ketawa sambil garuk-garuk kepala," ucapnya.

Menurut Priyadi, ia sudah menginstruksikan pejabat di rutan dan lapas agar menerima petugas dari Disdukcapil untuk melakukan perekaman kepada tahanan di dalam lapas atau rutan.

"Ini kerja kita bersama. Bagaimana melakukan sinergi. Kami buka pintu 24 jam untuk melakukan perekaman e-KTP," ujarnya.

Selain itu, Priyadi juga melontarkan kritiknya terkait penyelenggara pesta demokrasi tahun ini. Menurutnya, ada satu masalah khususnya di lapas dan rutan, karena adanya perpindahan tahanan.

"Ini juga harusnya dilakukan kebijakan tertentu yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa narapidana dan tahanan berhak mendapatkan hak politiknya. Memang peraturannya sekarang agak kaku. Kemudian juga penyelenggara di lapangan belum paham aturan itu. Ini yang mengganggu kami sebenarnya," ucapnya.

Saat meninjau pemungutan suara, Priyadi menerima tamu dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK), panwas dan Bawaslu.

Saat itu, petugas yang berjumlah lima orang tersebut mengumumkan pejabat Lapas dapat menggunakan hak pilihnya di TPS Lapas Tanjunggusta sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 574.

Lagi-lagi Priyadi mengkritik karena dari penjelasan tersebut hanya berlaku bagi pejabat di Lapas.

Padahal, dalam surat edaran KPU RI 574 dijelaskan, narapidana yang berada di lapas dan rutan dapat menggunakan hak pilih asalkan memiliki e-KTP.

"Hari ini kami menyaksikan tadi ada Bawaslu dan teman-teman panwas, tapi ternyata kok begini. Seolah-olah, pegawai boleh mencoblos tapi kenapa narapidana tidak boleh. Setelah saya baca aturannya, petugas tidak paham aturannya. Catat itu baik-baik. Kalau surat edaran, itu sudah benar. Memberikan kesempatan kepada narapidana yang mempunyai e-KTP, surat keterangan dari Dukcapil untuk menggunakan hak pilihnya. Selesai semuanya. Tetapi barangkali, yang melakukan sosialisasi tidak paham terkait aturan-aturan yang dikeluarkan KPU. Kalau saya melihat tadi, ya tentu, kami di Kementerian Hukum dan HAM kecewa," katanya. (ase/tribun-medan.com)

Penulis: Azis Husein Hasibuan
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved