Baca Edisi Cetak Tribun Medan

Anggota Dewan Tersangka Penerima Suap dari Mantan Gubernur: Sudahlah, Gak Ada Empati Kalian Kutengok

Ngapain kalian besar-besarkan itu. Kayaknya suka kalian kami semua dikirim ke penjara.

Anggota Dewan Tersangka Penerima Suap dari Mantan Gubernur: Sudahlah, Gak Ada Empati Kalian Kutengok
TRIBUN MEDAN
Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho saat menjalani sidang lanjutan dugaan suap pimpinan dan anggota DPRD di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (30/1/2017). Gatot mendadak menangis saat majelis hakim menanyakan kondisi keluarganya. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Jefri Susetio

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota DPRD Sumatera Utara, Muslim Simbolon, satu dari 38 tersangka penerima suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, bereaksi atas pertanyaan terkait korupsi yang menjeratnya, yang sekarang masuk dalam proses pemeriksaan tahap lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akhir pekan lalu, atas kasus yang sama, KPK telah memeriksa dan kemudian menahan Anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fadly Nurzal.

Fadly yang merupakan mantan anggota DPRD Sumut, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Sudahlah jangan dikomentarin lagi soal ini. Ngapain kalian besar-besarkan itu. Kayaknya suka kalian kami semua dikirim ke penjara. Ngapain kalian muat-muat itu, enggak ada berhentinya," ujarnya pada Tribun Medan/Tribun-Medan.com, Minggu (1/7).

Politisi asal Asahan ini bahkan menyebut media tidak punya empati lantaran tidak henti menuliskan pemberitaan kasus korupsi para anggota DPRD Sumut.

"Tidak ada empati kalian aku tengok. Ngapain kalian besar-besarkan lagi, biarkan saja berjalan, saya apapun perkembangannya ini belum tahu. Cemana sudahlah," katanya sembari memutus sambungan telepon selular.

KPK telah menetapkan kembali sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Gatot.

Tak tanggung, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 menjadi tersangka suap menyangkut persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut untuk tahun anggaran 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut tahun 2013-2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut tahun 2015.

Oleh KPK, para tersangka disebut melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) KUHP.

Halaman
1234
Penulis: jefrisusetio
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved