Breaking News:

Pilkada Serentak

Diduga Curang di Pilkada Taput, Kuasa Hukum JTP-FRENDS Laporkan Nikson ke Sentra Gakkumdu

Paslon JTP-FRENDS menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon petahana Nikson Nababan - Sarlandy Hutabarat (NIKSAR)

Penulis: M.Andimaz Kahfi |
Tribun Medan / M Andimaz Kahfi
Tim kuasa hukum JTP FRENDS menunjukkan sejumlah bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana,di Penang Corner Medan,Jumat (6/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Kuasa Hukum pasangan calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat-Frengky Simanjuntak (JTP-FRENDS) angkat bicara soal dugaan kecurangan Pilkada Tapanuli Utara yang berujung kericuhan pada beberapa waktu lalu.

Paslon JTP-FRENDS menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon petahana Nikson Nababan - Sarlandy Hutabarat (NIKSAR).

Tim kuasa hukum JTP-FRENDS Hudson Markiano Hutapea saat ditemui di Penang Corner Medan, mengatakan bahwa terdapat sejumlah fakta yang diduga telah melanggar peraturan. Saat ini sudah dibuat laporan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran serius yang dilakukan Petahana tersebut.

"Sebelum hari pencoblosan Nikson melakukan sejumlah kegiatan yang telah merugikan pihaknya," kata Hudson, Jumat (6/7/2018).

"Pada Senin (25/6/2018) Nikson diduga telah membagi-bagikan beasiswa sebesar Rp 300 ribu rupiah, kepada masing-masing 4.652 murid sekolah dasar," sambungnya.

Hudson menjelaskan bahwa Nikson juga membagi-bagikan beasiswa sebesar masing-masing Rp1,3 juta kepada 738 murid SMP di Tapanuli tara. Selanjutnya, Nikson membagikan cinderamata kepada anggota Korpri yang purnabakti sebesar Rp2,5 juta per orang, termasuk yang meninggal dunia. Pembagian uang duka kepada keluarga anggota Korpri yang ditinggal karena meninggal dunia sebesar Rp 1 juta per orang. Serta mengumpulkan anggota dari 1000 kelompok tani, untuk mendapat akta dan bibit jagung.

"Kita sebagai Tim kuasa hukum menduga ada pelanggaran. Dana pembagian itu, diduga dipakai dari APBD Taput," ucapnya.

Baca: Ribuan Pendukung JTP- Fren Geruduk Kantor DPRD Taput, Minta Pemilihan Dibatalkan

 

Baca: Kantor KPUD Taput Diduduki Massa, Kapolda Sebut Bukan Keributan Melainkan Unjuk Rasa

 

Baca: Ngeri Pilkada Taput Rusuh, Hingga Kantor KPU Dikuasai Warga

 

Baca: Kapolres Sebut Polri 100 Persen Netral di Pilkada Taput 

Lebih lanjut, Hudson beberkan bahwa kegiatan yang dilakukan Nikson sebagai petahana sudah melanggar peraturan soal pelarangan-pelarangan menggunakan kewenangan melaksanakan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baik di daerah sendiri atau daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved