Baru Mau Pemeriksaan Awal, Kadishub Samosir Sudah Mangkir Alasan Sakit

Kepala Dinas Perhubungan Samosir Nurdin Siahaan tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Sumut

Baru Mau Pemeriksaan Awal, Kadishub Samosir Sudah Mangkir Alasan Sakit
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Keluarga korban KM Sinar Bangun menangis saat tabur bunga, Senin (3/7/2018) di lokasi dimana diperkirakan kapal itu tenggelam dua pekan lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas Perhubungan Samosir Nurdin Siahaan tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Sumut, pada Senin (9/7/2018).

Seharusnya pada hari ini, Nurdin akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus karamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba pada Senin (18/6/2018) lalu.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan melalui kuasa hukumnya, Nurdin menyampaikan surat menyatakan dirinya sedang sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik.

"hari ini dia tidak hadir. Sesuai jadwal seharusnya dia diperiksa. Tapi pengacaranya datang menyampaikan surat menyatakan dia sakit," kata Tatan, Senin (9/7/2018).

Dalam isi surat itu, tersangka meminta agar jadwal pemeriksaannya diundur hingga Rabu (18/7/2018) mendatang. Dengan alasan badan belum fit karena sakit. Namun tidak dijelaskan sakit apa yang sedang di derita Nurdin tersebut.

"Jadi kita tunggu saja nanti tanggal 18 Juli, dia penuhi panggilan atau tidak," ujar Tatan.

Kadishub Samosir Nurdin Siahaan ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara yang dilakukan penyidik dari Polda Sumut pada Selasa, (26/6/2018) lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah ada bukti permulaan awal yang cukup.

Selain Nurdin Siahaan ada empat tersangka lain dalam kasus kecelakaan kapal penumpang tersebut, yakni nakhoda KM Sinar Bangun berinisial TS, pegawai honor Dishub Samosir berinisial KN yang menjadi anggota Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Samosir, pegawai Dishub Samosir berinisial FP, dan Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dishub Samosir berinisial RD.

Kelima tersangka tersebut dijerat dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo pasal 359 KUHP dengan hukuman 10 tahun dan denda Rp1,5 miliar.(cr9/tribun-medan.com).

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor:
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved