Beredar Surat Pengosongan Lapak Pasar Timah, Pemko Diingatkan Tidak Mencederai Kamtibmas Medan!

Upaya masyarakat pedagang yang melakukan upaya pembelaan hukum ditahapan proses kasasi ini, sudah seharusnya menjadi perlindungan pemerintah.

Beredar Surat Pengosongan Lapak Pasar Timah, Pemko Diingatkan Tidak Mencederai Kamtibmas Medan!
TRIBUN MEDAN/HO
Kuasa Hukum pedagang Pasar Timah Asril Siregar SH dan kliennya saat mencari keadilan di PTUN Medan. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Munculnya surat peringatan No: 511.3/3791 tentang pengosongan paksa Pasar Timah yang kabarnya bakal dilakukan pada Kamis (12/7/2018) menuai perlawanan dan penolakan keras dari para pedagang.

Pasalnya, pengosongan lahan untuk revitalisasi di pasar timah yang masih proses kasasi, dicurigai berbau kepentingan pihak pengelola yang ingin melakukan proses pembangunan.

"Hasrat ingin memulai pengerjaan pembanguan begitu kental terasa. Keberpihakkan Pemko terhadap masyarkaat pedagang dinilai sangat tidak adil," ujar Kuasa Hukum Pedagang Pasar Timah, Asril Siregar SH.

Dijelaskan Asril, penolakan pengosongan lapak melalui surat yang dilarang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait permasalahan Pasar Timah.

Persoalan konflik pasar timah yang sudah terjadi selama lima tahun ini dinilai sarat kepentingan, dan tidak masuk dalam tujuh pasar yang wajib direvitalisasi.

"Kesiapan untuk memulai pembangunan Pasar Timah juga belum maksimal. Selain Amdal yang belum siap, IMB yang terkesan dipaksakan cacat hukum untuk jadi patokan, sudah menciderai sistem demokrasi di negeri ini," ucapnya.

Menurut Asril, upaya pedagang yang melakukan pembelaan hukum pada tahapan kasasi ini, sudah seharusnya menjadi perlindungan pemerintah. Bukan menjadi sasaran lawan yang diciptakan.

"Kami harapkan, Pemko memutuskan pengosongan paksa berdasarkan hasil mufakat dengan pedagang. Jangan gadaikan masyarakat demi kepentingan pengelola itu," tegasnya.

Berdasarkan, keputusan PTUN, lanjutnya, No 103/G/2017/PTUN-MDN masih berlaku, bahwa agar pelaksanaan objek perkara tidak dilakukan sebelum adanya putusan hukum yang tetap.

Maka berlandaskan itu, lanjutnya, Pemko Medan melalui Satpol PP tidak bisa melakukan penertiban.

Halaman
123
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved