Dicopot dari Ketua DPD Golkar Sumut, Ngogesa Sitepu Melawan: Saya Bukan Kader Karbitan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan 

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Ngogesa Sitepu mempertanyakan keputusan DPP Golkar yang memecatnya sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Dia menilai ada maksud politik dibalik pencopotannya.

Terlebih keputusan itu dilakukan secara mendadak. Ngogesa dicopot oleh DPP Golkar digantikan Ahmad Doli KurniaTanjung, diduga karena lambat menyiapkan nama-nama caleg hingga dua hari penutupan pendaftaran.

Pencopotan Ngogesa Sitepu tertuang dalam SK DPP Partai Golkarnomor 316/DPP/GOLKAR/VII/2018 tertanggal 14 Juli 2018 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus. 

Dalam SK tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung ditugaskan untuk melakukan konsolidasi internal, bahkan revitalisasi kepengurusan jika dianggap perlu.

Ahmad Doli Kurnia juga diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen atau berkas caleg tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk diserahkan ke KPU setempat.

Terkait SK, Ngogesa menyampaikan, bahwa alasan pencopotan, mengingat pengalaman selama kurang lebih 31 tahun bersama Golkar maka persoalan yang dipermasalahkan sangat tidak mendasar.

Dia tidak terima dengan keputusan tersebut, apalagi selama ini ia telah mengabdi bersama Golkar melalui setiap mekanisme, dari yang terbawah, hingga menjadi Ketua DPD Golkar Sumut. 

"Saya ini bukan kader karbitan di Golkar, saya di Partai Golkar mulai dari anggota biasa sampai menjadi Ketua DPD Langkat bahkan dipercaya menakhodai DPD Partai Golkar Sumut melalui musda dan terpilih secara aklamasi. Jadi saya sangat paham mekanisme mengurusi partai, enggak harus dipecundangi seperti ini, sehingga kesannya ada politik dalam politik lagi," ujar Ngogesa, Senin (16/7/2018)

Kendati demikian, Ngogesa tak mau ambil pusing jika kemungkinan ada pembisik ke DPP. 

Ngogesa berharap DPP seharusnya lebih arif dan bijak terhadap kemungkinan adanya pembisik tersebut, agar tidak terus saja terjadi kekisruhan di internal partai, yang acapkali terjadi di dalam kurun waktu tertentu.

Terkait penggantian dari posisi Ketua DPD Golkar Sumut apalagi menjelang pendaftaran caleg, Ngogesa menduga adanya skenario untuk mengembosi Golkar di Sumut menghadapi Pileg bahkan Pilpres 2019 mendatang. 

“Kekisruhan disinyalir untuk menggembosi Golkar di pesta demokrasi mendatang, tapi sudahlah saya pun tidak ambisi. Kemarin saya dipercaya menjadi ketua untuk membesarkan Golkar Sumut, tapi kenyataan sekarang ini lain," pungkas Ngogesa.

Terkait adanya masalah internal dan pencopotan secara mendadak, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Syamsir Pohan dimintai komentar oleh Tribun-Medan.com mengakui secara tidak langsung adanya pencopotan.

Namun ia memohon maaf karena tidak bisa bicara banyak soal hal ini. 

"Mohon maaf baru balas. Seperti yang didengar. Kami tidak bisa berkomentar tentang hal ini," ujarnya singkat.

Sebelumnya kepada wartawan, Ahmad Doli KurniaTandjung hanya mengungkap sekelumit alasan soal pencopotan Ngogesa sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

"Bahwa telah ada evaluasi pascapilkada, dan target golkar yang sangat besar untuk meraih kemenangan Pileg dan Pilpres 2019 di Sumatera Utara," ucapnya Minggu (15/7/2018) di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jln KH Wahid Hasyim, Medan.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ngogesa Sitepu, dicopot dari jabatannya dua hari sebelum penutupan pendaftaran bakal caleg (Bacaleg).

Pencopotan Ngogesa tertuang dalam SK DPP Partai Golkar nomor 316/DPP/GOLKAR/VII/2018 tertanggal 14 Juli 2018 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus. 

Padahal pendaftaran bakal caleg ditutup Selasa (17/7/2018) besok.

Wasekjen DPP Partai Golkar Doli Sinomba Siregar membenarkan bahwa adanya pencopotan tersebut. Namun dia enggan menjelaskan detail apa penyebabnya.

Pakar Hukum, Nuriono mengatakan bahwa dalam arena politik semua bisa saja terjadi. Saat seseorang dinyatakan tidak berkomitmen terhadap perjuangan partai, maka bisa jadi akan di copot posisinya.

"Dari beberapa case pencopotan, biasa terkait dengan tidak sinergisnya pimpinan di daerah dengan pimpinan di pusat. Atau bisa jadi dia menjalankan agenda sendiri bukan agenda partai dan itu sangat rentan," kata Nuriono, Senin (16/7/2018).

"Ada dugaan untuk mengkerdilkan sosok itu, dalam proses Pilkada maupun Pemilu legislatif kedepan," sambungnya.

Lebih lanjut, Nuriono menjelaskan selain itu ada dugaan kuat kecenderungan disharmonisasi. Karena bisa jadi Ngogesa tidak mau menjalankan perintah dari DPP dan jadi proses penilaian DPP terhadap daerah.

"Kalau masalah yang lain saya rasa tidak ada masalah, tapi bisa jadi ada calon yang mau masuk dari pusat tapi tidak diakomodir makanya ada pertimbangan pencopotan," katanya.

"Yang jelas alangkah baiknya pusat fokus mengurusi proses pusat saja. Daerah dan Kabupaten biarkan mengurusi sendiri. Itu tentu akan memberikan kedamaian," jelas Nuriono.

(dyk/tribun-medan.com)