Operasi Tangkap Tangan

Bupati Pangonal Harahap Tersangka, Minta Fee Rp 3 Miliar ke Kontraktor Proyek RSUD Rantau Prapat

KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dari unsur swasta. Mereka adalah Umar Ritonga (UMR) dan Effendy Sahputra (ES).

Bupati Pangonal Harahap Tersangka, Minta Fee Rp 3 Miliar ke Kontraktor Proyek RSUD Rantau Prapat
Kolase Tribun-Medan.com
Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap 

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap (PHH), sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.

Lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan dua tersangka lainnya dari unsur swasta. Mereka adalah Umar Ritonga (UMR) dan Effendy Sahputra (ES).

Baca: Tersangkut OTT KPK, Ini Tindakan PDI Perjuangan untuk Bupati Pangonal Harahap

Baca: Bupati Pangonal Harahap Sudah di Gedung KPK, Lokasi Penangkapan di Bandara Soekarno Hatta

Baca: PDIP Pastikan Bupati Labuhanbatu Bukan Lagi Kader Banteng Moncong Putih, Japorman: Langsung Pecat

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menerangkan, penyidik KPK mengamankan 6 orang dalam kasus ini. Satu di antaranya, PHH yang menjabat sebagai Bupati Labuhan Batu.

Kemudian lima lainnya ialah ES; H. Thamrin Ritonga (HTR), swasta; Khairul Pakhri (KP), Kepala Dinas PUPR Labuhanbatu; H, pegawai BPD Sumut, dan E, ajudan.

"Sedangkan untuk UMR, orang kepercayaan bupati, melarikan diri saat akan diamankan tim KPK," ujar Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2018).

PHH diduga menerima suap dari ES, selaku pemilik PT BKA (PT Binivan Konstruksi Abadi). Pemberian suap dilakukan melalui UMR.

Saut mengatakan, uang dugaan suap yang diamankan sebagai barang bukti dalam kasus ini, sejumlah Rp 576 juta sebagai bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati sekitar Rp 3 miliar.

"Diduga uang tersebut bersumber dari pencarian dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu," kata Saut.

Baca: 6 Fakta Terkini Bupati Labuhanbatu Diciduk KPK, Dugaan Suap Proyek PUPR hingga Komentar Kader PDI P

Baca: Dicokok KPK, Terkuak Harta Kekayaan Bupati Labuhanbatu di LHKPN, Termasuk Emas dan Tanah

Masih dikatakan Saut, sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp 1,5 miliar. Namun tidak berhasil dicairkan.

Sebagai pihak penerima, PHH dan UMR disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, sebagai pihak pemberi, ES disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atay huruf b atau pasal 13 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Artikel ini tayang di Tribunnews.com dengan judul: KPK Tetapkan Bupati Labuhan Batu Sebagai Tersangka Suap Rp 3 Miliar

UPDATE BERITA POPULER LAINNYA:

Penjual Mie Pangsit Dikabarkan Tewas Akibat Kekejaman Begal di Dekat Uniland Plaza

Sulitnya Mengurus e-KTP, Sejak Rambut Pendek hingga Gondrong Tak Selesai-selesai!

21.000 Warga Medan Belum Terdaftar sebagai Peserta, Ini yang Dilakukan BPJS Kesehatan Setempat

Jelang Asian Games 2018, Heka Sembiring Belajar Antisipasi Perlawanan Iran dan Uzbekistan

Situasi Kondusif, Penyidik Intensif Periksa 17 Orang Terduga Perusak Kantor Panwaslih Taput

Ilmuan Harvard Terkejut Temukan Cadangan 1.000 Triliun Ton Berlian Ada di Dalam Bumi

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved