Pengacara Sebut Nakhoda KM Sinar Bangun Juga Korban, Minta Pemerintah Jalankan Fungsi Pengawasan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba beberapa waktu lalu, masih menyisakan sejumlah persoalan. Apalagi pemerintah resmi menghentikan evakuasi  para korban dan bangkai kapal.

Hal tersebut jelas disayangkan oleh sejumlah pihak, baik keluarga korban maupun tim kuasa hukum nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum nahkoda KM Sinar Bangun Rion Arios, yang mengatakan mereka juga juga ingin bangkai kapal dan korban bisa diangkat.

Ia menyebutkan, pengangkatan kapal sangat penting, terlebih untuk proses identifikasi bagaimana kapal nahas tersebut bisa tenggelam. Hal tersebut tentunya berpengaruh untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Kalau sudah diidentifikasi kan kita bisa mendapatkan kepastian hukum, serta bagaimana kronologis kapal nahas tersebut bisa tenggelam," ujar Rion, Rabu (25/7/2018).

Dalam acara Toba Informal Meeting Evakuasi KM Sinar Bangun kali itu, ia menyadari apapun yang terjadi di dalam sebuah kapal adalah tanggung jawab seorang nahkoda. Namun, dalam situasi kemarin ia menyatakan tidak sepenuhnya kesalahan ada pada nahkoda.

Baca: Massa Ricuh, Terobos Masuk dan Naik ke Meja Minta Lengser Wali Kota, Padahal Baru Menjabat Setahun

Baca: Massa Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei Tunggu Nasib Wali Kota Siantar Sambil Manortor

Baca: Anies Baswedan Sebut Kali Item Warisan Gubernur Terdahulu, Warganet Ungkap Fakta Sebenarnya

Baca: Dokumen Rahasia Amerika Ungkap Peran Prabowo dan SBY jelang Jatuhnya Presiden Soeharto 1998

"Klien kami juga ikut dirugikan, karena ia juga ikut tenggelam. Namun berkat pertolongan Tuhan YME, ia dapat keluar dari kapal. Selain itu juga kerugian materil karena kapal yang tenggelam," ungkapnya.

Baca: Lapak Warung Nasinya Digusur, Warga Tuding PT KAI Pilih Kasih, Budiman: Cari Makan Dua Ribu Perak

Baca: Dinas Kesehatan Sebut Humala Marpaung Gunakan 2 Mobil Dinas, Humala: Gak Ada Bos, Bukan Saya Itu

Ia menyebutkan, kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak terkait merupakan faktor utama kejadian nahas tersebut. Karena tata kelola pelayanan pelayaran di Danau Toba masih belum baik. Seperti tidak adanya Syahbandar dan pemantauan manifest yang baik.

"Itu juga tau siapa saja penumpang yang di dalamnya, berdasarkan keluarga-keluarga korban yang melapor. Seharusnya kan memang ada petugas yang mendata, dan mengawasi pergerakan kapal di Danau Toba," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com)