Hari Mangrove Sedunia

Hari Mangrove Sedunia, Ini Nasib Kawasan Mangrove yang Terdapat di Kabupaten Langkat

Mangrove dieksploitasi paksa oleh pengusaha-pengusaha, bahkan ada yang memakai nama oknum-oknum pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan.

Hari Mangrove Sedunia, Ini Nasib Kawasan Mangrove yang Terdapat di Kabupaten Langkat
tribun medan/HO
Kawasan Mangrove di Langkat yang rencananya dijadikan perkebunan sawit. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Kondisi kawasan hutanan Mangrove di Kabupaten Langkat tergolong kritis dan memprihatinkan. Tepat pada hari Mangrove sedunia 26 Juli 2018, 80 persen hutan Mangrove rusak tak dirawat, dirambah secara ilegal dan rata-rata dialihfungsikan jadi perkebunan sawit di Langkat.

Ketua Komunitas Rumah Bahari, Azhar Kasim yang bergerak sebagai pegiat Mangrove menjelaskan kondisi hutan Mangrove luasan di Langkat kerusakan pesisir timur itu 80 persen rusak. Temuannya di beberapa lokasi, Mangrove dieksploitasi paksa oleh pengusaha-pengusaha, bahkan ada yang memakai nama oknum-oknum pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan.

"Khusus di Langkat saja, dari luasan yang ada kondisi hutan Mangrove 80 persen rusak, kalau seribu hektare berarti 800 hektare rusak. semua rata-rata disengaja dilakukan perambah dari kalangan pengusaha-pengusaha ditanami sawit. Ada atas nama oknum polisi, pejabat pemerintahan, ada juga makai nama oknum Ketua OKP masang plank di dalam kawasan," katanya di Stabat, Kamis (26/7/2018)

Dijelaskannya bahwa saat ini kawasan hutdn Mangrove ada di sembilan Kecamatan, mulai dari jalur Sicanggang sampai Pematangjaya. Selama ini pemerintah terkesan membiarkan eksploitasi secara ilegal tanpa penindakan secara hukum. Bahkan disinyalir ada oknum Dinas Kehutanan ikut memudahkan perambahan ilegal.

"Caranya pakai SK camat, macam-macam lah. Masalahnya penegakan hukum Dinas Kehutanan, gak jelas, karena oknum pengusaha mengklaim itu tanah dia. Penertiban bukan solusi penyelamatan hutan yang sudah dialihfungsikan. Pemkab sekadar buang-buang uang negara," katanya.

Baca: Bangun Dinasti Politik, Anak Mantan Gubernur-Bupati Maju Jadi Caleg

Baca: Ledakan Bom Mengguncang Kedubes AS di Beijing, Tampak Kepulan Asap Tebal

Azhar Kasim juga membeberkan ada kawasan lindung ekowisata bahari di Pulau Sembilan dijadikan perkebunan sawit, ada kawasan perumahan di Sungai Bilai padahal itu kawasan Mangrove, dan dari pemerintah cuma dikasih peringatan saja.

Baca: Anies Sebut Rancang Lapangan Banteng Dari Nol, Fadjroel Rachman Ungkap Karya Fenomenal Ahok

"Jokowi kan ada program Tora niatnya baik. Tapi banyak ditunggangi oknum-oknum. Syarat Tora kan ada aturan yaitu kawasan hutan yang sudah didomisili penduduk lebih 20 tahun. Kondisi sekarsng banyak oknum mau suka-suka buat hutan jadi Tora. Kita minta menteri kehutanan jangan asal-asalan menentukan serara pribadi satu daerah menjadi Tora," tegasnya.

Baca: Polwan Ditemukan Tewas Tergantung di Tangga, Jelang Maghrib Duduk Termenung di Gapura Kompleks

Baca: Saat Hotman Paris Blak-blakan Sebut Jijik dan Dekil pada Rapper Young Lex, Begini Tanggapannya!

Aktivis Mangrove lainnya, dari Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Sumut, Said menjelaskan soal kerusakan hutan khususnya mangrove, bahwa sesuai informasi di Kabupaten dan Kota di Sumut persentase 75 persen rusak. Baik kawasan hutan produksi, lindung dan konservasi.

"Kami tim Pokja percepatan kehutanan sosial kesulitan mengajukan usulan kelompok terkait kehutanan sosial, kendalanya karena kehutanan dikuasai oknum pengusaha sawit ilegal. Kita tidak mau kerusakan hutan jangan dicocok-cocokan berkolaborasi mereka, antara perambah dan pengusaha ilegal. Kami akan membuat gugatan untuk Dinas Kehutan Provinsi Sumut," katanya.

Halaman
12
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved