Pangkas Jaminan Obat, Pasien Kanker Payudara Resmi Gugat Jokowi dan BPJS Kesehatan

Penderita kanker payudara HER2 positif, Juniarti, resmi menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan

Pangkas Jaminan Obat, Pasien Kanker Payudara Resmi Gugat Jokowi dan BPJS Kesehatan
Istimewa
BPJS Kesehatan 

TRIBUN-MEDAN.COM - Penderita kanker payudara HER2 positif, Juniarti, resmi menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/7/2018). 

Gugatan itu diterima dengan nomor perkara 552/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Selain Jokowi yang menjadi tergugat 1, ada tiga pihak lain yang ikut digugat yakni Menteri Kesehatan Nila F Moeloek sebagai tergugat 2.

Disamping itu juga ada BPJS Kesehatan sebagai tergugat 3, dan Dewan Pertimbangan Klinis Kemenkes sebagai tergugat 4.

Juniarti menggugat Jokowi dan tiga pihak lainnya karena BPJS Kesehatan tetap menghentikan penjaminan obat kanker Trastuzumab atau Herceptin.

Obat ini sebelumnya dijamin penyediaannya, tetapi BPJS menghentikan penjaminan obat kanker tersebut sejak 1 April 2018.

"Yang kami minta, satu, berikan kesempatan kepada klien kami untuk masuk kembali ke akses pengobatan sebagaimana mestinya," ujar kuasa hukum Juniarti, Rusdianto Matulatuwa, usai mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Selatan.

"Yang kedua, batalkan surat penghentian obat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Klinis."

Gugatan yang kedua, kata Rusdianto, diharapkan bisa membantu pasien- pasien kanker payudara HER2 positif lainnya yang juga memerlukan Trastuzumab yang harganya Rp 25 juta itu.

"At least, itu bisa membuka peluang kepada mereka yang bernasib sama dengan klien kami untuk menikmati obat tersebut, tanpa harus dirong-rongi dengan kata-kata mahal," kata dia.

Halaman
123
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved