Sekwan Minta Masyarakat Bersabar Terkait Dugaan Penistaan Suku, Waden Siboro: Anggota Dewan Kunker

Kesimpulan Pansus Angket belum dapat dibawa dalam rapat paripurna. Karena, anggota DPRD Siantar melaksanakan kunjungan kerja ke luar kota.

Sekwan Minta Masyarakat Bersabar Terkait Dugaan Penistaan Suku, Waden Siboro: Anggota Dewan Kunker
Tribun Medan / Tommy Sumatupang
Massa Sapanganbei Manktok Hitei saat menggelar aksi menuntut ahsil Pansus Hak Angket terhadap dugaan penistaan etnis Simalungun di Gedung DPRD Siantar, kemarin. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Sumatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Panitia Khusus (Pansus) hak angket terhadap dugaan penistaan Suku Simalungun yang dilakukan Wali Kota Siantar telah selesai. Kabarnya, hasil rapat menyatakan Wali Kota Siantar Hefriansyah Nor terbukti menistakan suku Simalungun.

Namun, kesimpulan Pansus Angket belum dapat dibawa dalam rapat paripurna. Karena, anggota DPRD Siantar melaksanakan kunjungan kerja ke luar kota.

Menanggapi hal ini, Ketua Presidium Gerakan Sapanganbei Manoktok Hitei (PGSMH) Poltak Sinaga akan menunggu DPRD. Bahkan, mereka telah melayangkan surat desakan membuka sidang paripurna.

"Untuk sekarang kita menunggu. Kalau mereka main-main kita akan mobilisasi lagi untuk menggeruduk kantor DPRD itu,"ujarnya, Senin (30/7/2018).

Poltak memastikan jika DPRD kembali mengundur rapat paripurna akan kembali mendatangi Kantor DPRD Siantar. Apalagi, Pansus Hak Angket telah menghabiskan anggaran untuk melakukan penyilidikan dugaan penistaan etnis Simalungun.

"Jika dewan melakukan pembiaran dan kesengajaan. Pidanya disitu. Langkah-langkah itu kita akan lakukan, kalau DPRD sempat melakukan itu,"tambahnya.

Baca: Merapat ke PSMS Medan, Shohei Matsunaga Segera Dikontrak

Baca: 10 Anggota Paskibraka Pukuli Supir Angkot dan Tendang Perut Penumpang Wanita yang Coba Melerai 

Saat ditanya apakah telah mengetahui hasil rinci Pansus Angket, Poltak mengaku belum mendapatkannya. Namun, menurutnya, hasil tersebut akan sampai ke Mahkamah Agung (MA).

Baca: Inilah Wadir Resnarkoba AKBP Hartono yang Diciduk Petugas Bandara Bawa 23,8 Gram Sabu

Baca: Kopassus Diterjunkan Evakuasi 500 Pendaki yang Terjebak di Gunung Rinjani

"Mereka memberitahu kalau hasilnya akan diteruskan ke Mahkamah Agung. Kalau berhenti di DPRD Siantar berarti DPRD telah menipu rakyat. Kita gak tau isinya, tapi mereka bilang ke kita seperti itu,"ujarnya.

Baca: BREAKING NEWS GEMPA Guncang Nias Selatan

Baca: Baru 13 Kota Terapkan Kawasan Tanpa Rokok, Sekda Minta Warga Tidak Merokok Sembarangan

Baca: Pusing Cari Uang untuk Tebus Kalung Istri, Satpam Nekat Menjabret Tas di Siang Bolong

Pelaksanatugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Siantar, Waden Siboro menjelaskan, Anggota Komisi I yang berjumlah 13 orang akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Tangerang mulai 1- 4 agustus 2018.

Sedangkan, anggota Komisi II dan III menggelar kunjungan kerja ke Kota Bandung mulai 31Juli - 3 Agustus 2018. Untuk uang saku, Waden memastikan anggota DPRD mendapat biaya Rp 1,3 Juta perhari.

Saat dinggung tentang desakan massa Sapanganbei Monoktok Hitei untuk menggelar rapat paripurna, Waden masih menunggu dewan pulang dari kunker.

"Ada memang surat dari etnis Simalungun masuk ke DPRD supaya dibuat paripurna. Ditunggulah dulu sampai dewan pulang,"pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved