Liputan Eksklusif

Staf Ahli Gubernur Cemburu Cuma Dapat Kendaraan Dinas Butut, Mantan Ajudan Gubernur Naik Pajero

"Ngeri kali memang, jorok permainan orang sekarang ini, awak dapat mobil danga-danga," ucap Elisa.

Staf Ahli Gubernur Cemburu Cuma Dapat Kendaraan Dinas Butut, Mantan Ajudan Gubernur Naik Pajero
Ilustrasi 

"Ada empat mobil dinas bekas DPRD Sumut dikuasai oleh ASN, di antaranya satu orang mengamankan (menguasai) dua mobil sekaligus," kata sumber, beberapa waktu lalu.

Dari 100 orang anggota DPRD Sumut, 95 di antaranya tidak lagi menggunakan mobil dinas. Sementara lima unsur pimpinan DPRD masih mendapat fasilitas kendaraan dinas. Sebagai pengganti, anggota DPRD mendapatkan uang tunjangan transportasi yang nilainya belasan juta per orang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No 41.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017 tertanggal 19 Mei 2017 menyatakan, terjadi persoalan penataan aset daerah.

BPK merilis terdapat 43 unit kendaraan senilai nilai Rp 11,101 miliar pada Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sumut digunakan dan dikuasai pihak lain tanpa ada perjanjian pinjam.

Selain itu ditemukan 1.728 unit kendaraan bermotor dengan nilai buku Rp 160,679 miliar pada 41 satuan kerja (satker) yang tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kemudian ditemukan 2.263 kendaraan bermotor pada 40 satker dengan nilai Rp 239,407 miliar tidak dilengkapi informasi nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi dan nomor BPKB.

Harian ini menulis laporan utama berita eksklusif, edisi Selasa, kemarin. Setelah 95 mobil ditarik dari legislatif oleh Pemprov Sumut, mobil-mobil itu harusnya sudah menjadi kendaraan operasional para pejabat eselon pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Namun yang terjadi, mobil dinas eks DPRD Sumut diduga dikuasai oknum aparatur sipil negara (ASN) pada beberapa SKPD. Akibatnya, diperoleh informasi ada seorang pejabat 'rakus' menguasai sampai dua sampai tiga unit mobil dinas.

"Ada empat mobil dinas bekas DPRD Sumut dikuasai oleh ASN, di antaranya satu orang mengamankan (menguasai) dua mobil sekaligus," kata, seorang pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (PNS/ASN) saat bertemu Harian Tribun Medan/daring Tribun-Medan.com, pekan lalu.

Temuan ini kali pertama disampaikan sumber, pegawai negeri pada Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Sumut. Ia mengungkap, setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD diberlakukan sejak 2 Juni 2017, seluruh mobil dinas --kecuali pimpinan dewan--dikembalikan ke pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved