PKB Bisa Tak Usung Jokowi Lagi, Berikut Alasannya!

TRIBUN-MEDAN.COM - Dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019 mendatang bisa berubah haluan dalam waktu dekat.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid menyebut, sikap PKB tersebut bisa terjadi bila para ulama yang bakal ditemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak memberi restu.

"Karena Cak Imin (Muhaimin) mendapat mandat dari para ulama, (arah koalisi) bisa berubah. Namanya juga mandat," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Ia menjelaskan, pada akhir pekan ini, Muhaimin bakal menemui para kiai untuk menentukan arah koalisi di Pilpres 2019 mendatang.

Bukan hanya itu, Jazilul mengemukakan, hingga saat ini para kiai memberi mandat agar Muhaimin menjadi calon wakil presiden.

Ketika ditanya apakah nanti para kiai tetap merekomendasikan PKB untuk mengusung Jokowi meskipun Muhaimin tak menjadi cawapres, ia mengatakan, hal itu masih akan dibahas dan belum bisa dijawab.

"Kami selesaikan satu-satu, dari koalisi sampai tanggal pendaftaran. Kita lihat nanti," lanjut Jazilul.

Muhaimin dijadwalkan bertemu dengan para kiai untuk meminta masukan terkait koalisi di Pilpres 2019, Sabtu (4/8/2018).

Pertemuan dengan para kiai bertujuan untuk menyatukan langkah PKB dengan mandat yang diberikan para kiai kepada Muhaimin.

Jokwi Minta Politik Merangkul 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar parpol koalisi mengembangkan politik damai.

Jokowi ingin Pilpres berlangsung riang gembira.

Jokowi menyampaikan, agar mengembangkan politik damai, merangkul, supaya Pilpres riang gembira dan sesejuk.

Hal itu disampaikannya usai bertemu 9 Sekjen partai koalisi Istana Bogor, Selasa (31/7/2018).

Kesembilan sekjen parpol yang hadir yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen NasDem Johnny G Plate.

Kemudian Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Di Kubu Prabowo Subianto

Utak-atak pendamping calon presiden juga terjadi di kubu Prabowo Subianto.

Nama Agus Harimurti Yudhoyono, terus mencuat menjadi calon wakil presiden mendampingi sosok Prabowo Subianto.

AHY sapaan akrab dia, belakangan sibuk menghadiri acara internal yang dilakukan oleh partai maupun timnya sendiri.

Dalam sebuah diskusi yang digelar di Kebayoran, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, AHY mengaku dirinya merupakan representasi anak muda yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Usia 39 tahun, ucapnya, menjadi usia yang cukup untuk melakukan suatu perubahan.

"Silakan lihat presiden Perancis, Perdana Menteri New Zealand (Selandia Baru), terbaru menteri olahraga di Malaysia. Semua berusia muda ketika memimpin," ujarnya.

Tepat 10 Agustus 2018 mendatang, usia mantan tentara berpangkat mayor infanteri itu tepat 40 tahun. Bukan usia yang dapat dibilang muda, menurut Agus. Hanya saja, tingkat kematangan dan kedewasaan, juga tanggung jawab, dapat diperhitungkan menjadi pemimpin suatu bangsa.

"Ya memang kalau dibilang muda, sudah tidak muda-muda sekali. Tapi setidaknya, memiliki jiwa dan semangat muda itu harus," tegas Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu.

Deputi V Kogasma, Putu Supadma Rudana kepada Tribun mengatakan AHY merupakan pilihan alternatif yang diberikan Partai Demokrat untuk bangsa Indonesia pada 2019. Putu yang juga Wasekjen Partai Demokrat, mengungkapkan sebuah kode.

Dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, sekurang-kurangnya harus berusia 40 tahun. Hal itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sekarang kan usia 39. Tepat 10 Agustus 2018, usianya 40 tahun. Syarat jadi capres dan cawapres 40 tahun. Nah, maknai sendiri deh," kata dia seraya tersenyum.

Di tanggal yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hari terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden hingga pukul 00.00WIB.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dalam konfrensi persnya menilai tidak akan ada pendaftaran capres-cawapres pada 4-8 Agustus 2018 meski sudah dibuka. "Saya rasa 4-6 Agustus tidak ada yang mendaftar. Baru 9-10 Agustus ada yang mendaftar," jelasnya beberapa waktu lalu.

Sikap itu diamini oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya, seluruh partai masih sangat cair. Komunikasi politik terus dilakukan baik secara formal maupun informal. Semua kemungkinan masih dapat terjadi.

"Intinya, komunikasi masih terus berlanjut," ucapnya di sebuah diskusi. Terciptanya koalisi dengan Partai Gerindra dan menutup koalisi dengan partai pendukung pemerintah, membuat Demokrat semakin yakin untuk keterpilihan AHY.

Terlebih, sudah secara tersurat, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memperhitungkan mantan pasangan Sylviana Murni saat pilgub DKI Jakarta tersebut. "AHY, why not? Saya ingin pendamping saya, yang memiliki integritas, kualitas dan yang paling penting sosok muda," tegas Prabowo.

Putu Supadma yang juga orang ring satu AHY itu menjelaskan perihal kemungkinan kejutan yang ada di dalam koalisi tersebut. Beberapa jam, jelang pendaftaran di hari terakhir. "Apakah ada kejutan? Tunggu saja 10 Agustus dini hari di Kuningan," ungkapnya. (tribunnetwork/amryono prakoso/kompas.com)