Sumut Peringkat Kelima, Provinsi dengan Pembayaran PPh Final UMKM Terbanyak

Lebih dari 1.300 pelaku usaha mikro, kecil, menengah diundang untuk mengikuti dialog tersebut di Hermes Place Polonia Medan.

Sumut Peringkat Kelima, Provinsi dengan Pembayaran PPh Final UMKM Terbanyak
TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA
Ketua IKPI Sumut, Drs Koennady, BKP memberikan plakat kepada Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia, Robert Pakpahan dalam Local Heroes Spectaxculer di Hermes Place Polonia Medan, Kamis (2/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin Sinaga

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Sumut kembali bersinergi.

Dalam rangka mengedukasi WP (Wajib Pajak), Kanwil DJP Sumut I dan IKPI Sumut menyelenggarakan Local Heroes Spectaxculer dengan tema Dialog Interaktif Perpajakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, Penurunan Tarif PPH UMKM 0,5 Persen.

Lebih dari 1.300 pelaku usaha mikro, kecil, menengah diundang untuk mengikuti dialog tersebut di Hermes Place Polonia Medan, Kamis (2/8/2018).

Kepala Kanwil DJP Sumut I, Mukhtar mengatakan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi WP yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Ketentuan tersebut merupakan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.

"Sejak berlakunya tarif PPh Final sebesar satu persen sesuai PP Nomor 46 sampai dengan akhir 2017, jumlah WP di Kanwil DJP Sumut I yang membayar PPh Final khusus UMKM terus bertumbuh tiap tahunnya. Pertumbuhan paling besar terjadi di tahun 2017, yaitu sebesar 42,90 persen dibanding tahun 2016. Dengan penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya," ujar Mukhtar.

Ia menambahkan adapun pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yakni penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen dari omzet, yang wajib dibayar setiap bulannya.

Dalam mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen yaitu untuk WP orang pribadi selama tujuh tahun. Untuk WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau Firma selama empat tahun. Dan untuk WP badan berbentuk Perseroan Terbatas selama tiga tahun.

Pemerintah memberi jangka waktu penggunaan tarif PPh UMKM adalah dengan menggunakan masa tersebut sebagai edukasi WP untuk mempersiapkan diri melaksanakan pembukuan, meringankan beban administrasi WP yang dalam proses awal operasi (start-up) dan kewajiban pembukuan untuk mendorong pelaku UMKM untuk mengadministrasi bisnis atau usaha dengan baik dan transparan sehingga dapat naik kelas menjadi usahawan yang kredible dan bankable.

Halaman
123
Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved