Kajari Victor Sebut Wajib Pengawalan Terdakwa Korupsi saat Salat dan Makan Siang

Kajari menilai, tudingan sepihak merupakan sikap tendensius untuk pencemaran nama baik Jaksa Penuntut Umum.

Kajari Victor Sebut Wajib Pengawalan Terdakwa Korupsi saat Salat dan Makan Siang
Tribun Medan / Dedy Kurniawan
Kejari Binjai Victor Antonius Saragih 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kajari Binjai Victor Antonius Saragih Sidabutar mengatakan bahwa tudingan terdakwa korupsi tidak diberi makan dan beribadah tidak benar.

Hal dikatakannya, pascaisu terdakwa korupsi alat kesehatan yakni, mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Binjai dr Mahim Siregar, Kepala Unit Layanan Pengadaan Cipta Depari dan Ketua Pokja Pengadaan Barang Suhadi Winata yang menyatakan tidak diberi makan hingga tidak diberi izin beribadah.

Kajari menilai, tudingan sepihak merupakan sikap tendensius untuk pencemaran nama baik Jaksa Penuntut Umum. Dan para terdakwa kenyataannya tidak mau adanya pengawalan ketika makan dan beribadah.

"Kenyataannya mereka ini tidak mau ada pengawalan. Fakta yang ada bahwa para terdakwa diizinkan salat dan makan siang. Namun, para terdakwa itu meminta izin kepada pengawal tahanan," kata Victor, Minggu (5/8/2018).

Ia menjelaskan, aturan wajib harus ada pengawalan. Jika para terdakwa tidak ‎dikawal, Kajari tak dapat mengabulkan keinginan mereka. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Kejari Binjai.

Kajari menegaskan, para terdakwa tersebut selalu diberikan hak melaksanakan ibadah salat zuhur dengan wajib mendapat pengawalan petugas.

"Fakta persidangan hakim menegur penasehat hukum kenapa tidak mengajukan izin ke JPU. Sidang bukan sekali, sudah puluhan. Bukan kita yang ditegur, penasehat hukum yang ditegur (majelis hakim). Saya ikuti sidang ini supaya jernih supaya objektif," kata Kajari.

Kajari yang juga menjadi JPU perkara tersebut menambahkan, pihaknya sudah menyediakan makan siang untuk para terdakwa. Hanya saja, kata Kajari, ada beberapa dari tujuh terdakwa yang berpuasa.

"Berita itu adanya tudingan tidak diizinkan makan dan salat dari penasehat hukum mereka tanpa ada klarifikasi dari JPU. Padahal Ketua Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa dan JPU. Bukan yuridis lagi yang dipermasalahkan, tapi kebencian-kebencian," jelas Viktor Antonius.

Halaman
123
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved