Kasus Arnita Turnip Mahasiswi IPB Selesai, Ombudsman RI Serahkan Laporan Kepada Pemkab Simalungun

Pemkab Simalungun sudah membayarkan seluruh tunggakan uang kuliah Arnita dan mengaktifkan kembali status Arnita sebagai penerima BUD

Kasus Arnita Turnip Mahasiswi IPB Selesai, Ombudsman RI Serahkan Laporan Kepada Pemkab Simalungun
Tribun Medan/Chandra Simarmata
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar (kiri) menyerahkan LAHP kepada Pemkab Simalungun diterima Sekretaris Dinas Pendidikan Parsaulian Sinaga (kanan) disaksikan Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, Rektor IPB Arif Satria dan anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Kasus Arnita Rodelina Turnip akhirnya selesai. Ini ditandai dengan penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) kepada Pemkab Simalungun melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Parsaulian Sinaga, Selasa (7/8/2018) di Kantor Pusat Ombudsman RI, Jakarta.

 Sebelumnya, Pemkab Simalungun juga sudah membayarkan seluruh tunggakan uang kuliah Arnita dan mengaktifkan kembali status Arnita sebagai peserta penerima BUD Pemkab Simalungun sampai Arnita menyelesaikan studi.

"Ini sesuai dengan tuntutan Lisnawati, ibu  dari Arnita saat melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut," kata Kepala perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar, Selasa (7/8/2018).

LAHP dengan Nomor Register: 0097/LMV/2018/MDN tersebut, diserahkan langsung Abyadi Siregar (Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Sumut) disaksikan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Arif Satria, dan anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih.

"Dengan penyerahan LAHP tersebut, maka berakhir sudah seluruh proses pemeriksaan kasus yang dilaporkan oleh Lisnawati, ibu dari Arnita Rodelina Turnip tersebut," tambah Abyadi.

Baca: Akhirnya Roro Fitria Ngaku Kalau Harta Ratusan Miliar yang Dipamerkannya Selama Ini Bukan Miliknya

Baca: Dulu Wanita Ini Dikenal Bupati Cantik, Namun saat Dipenjara KPK Begini Penampilannya, Seram!

Selanjutnya, sesuai ketentuan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut memberi waktu selama 30 hari kepada Pemkab Simalungun untuk melaksanakan tindakan korektif yang termuat dalam LAHP tersebut.

Baca: Ustad Abdul Somad (UAS) Punya Pengalaman Lucu Soal Sandal saat Masih Berstatus Santri

Baca: Ustad Abdul Somad (UAS) Blak-blakan Soal jadi Cawapres saat Ceramah di Sumut

Dalam LAHP tersebut, Ombudsman RI menyimpulkan Pemkab Simalungun telah melakukan tindakan maladministrasi berupa pengabaian hukum yang menimbulkan kerugian bagi Arnita Rodelina Turnip, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studinya.

Baca: Pelajar dan Guru Kompak Minta Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Mundur

Baca: Asyik! Pemkab Labura Bekali Jemaah Hajinya Bumbu Pecal dan Sambal Teri Plus Uang Transportasi

Atas dasar itulah, Ombudsman RI kemudian menyimpulkan bahwa Pemkab Simalungun perlu melakukan beberapa tindakan korektif untuk memulihkan hak Arnita Rodelina Turnip. Pertama, Pemkab Simalungun berkordinasi dengan IPB terkait pemenuhan syarat-syarat administrasi akademik.

Kedua, melakukan adendum perjanjian kerjasama Nomor: 420/2251.a/Set/Disdik-2015 dan Nomor: 15A/IT3/KsP/2015 untuk memastikan kelanjutan studi dan pembiayaan akademik bagi Arnita Rodelina Turnip hingga selesai. Terakhir, Pemkab Simalungun berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman RI untuk memperjelas mekanisme akuntabilitas pembiayaan.

"Dalam LAHP juga ditegaskan bahwa jika dalam waktu 30 hari ketiga tindakan korektif tersebut tidak dijalankan, Ombudsman RI akan menerbitkan Rekomendasi guna pulihnya kembali hak Arnita Rodelina Turnip sebagai penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Pemkab Simalungun," tutupnya.

(Cr11/Tribun-medan.com)

Penulis: Chandra Simarmata
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved