Pansus Angket Memakzulkan Hefriansyah sebagai Wali Kota Siantar, Lihat Empat Alasannya

Pansus akan membawa hasil putusan ini dalam rapat paripurna pada Senin (13/8/2018) mendatang.

Penulis: Tommy Simatupang |
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Wali Kota Siantar, Hefriansyah Noor saat diwawancarai beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Panitia Khusus (Pansus) Angket DPRD Kota Pematangsiantar telah memutuskan hasil penelitian dugaan penistaan Suku Simalungun yang dilakukan oleh Wali Kota Siantar, Hefriansyah Noor, Jumat (10/8/2018).

Pansus Angket telah bekerja selama dua bulan mulai 25 Mei hingga 25 Juli 2018.

Pansus akan membawa hasil putusan ini dalam rapat paripurna pada Senin (13/8/2018) mendatang.

Hasil Pansus Angket yang telah diterima dan ditandatangani Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea di Rumah Sakit Vita Insani 25 Juli lalu.

Baca: Pernyataan Ketua DPRD Marulitua Hutapea soal Paripurna Pemakzulan Hefriansyah Noor

Baca: Oberlin Sebut Hasil Pansus Angket Wali Kota Siantar Keras! Serahkan Keputusan ke 30 Dewan

Baca: Duduki Ruang Rapat DPRD, Massa Bertahan Tunggu Hasil Angket Wali Kota Siantar hingga Malam

Pansus Hak Angket DPRD Siantar nenyerahkan hasil penyelidikan ke Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea di Rumah Sakit Vita Insani, Siantar, kemarin malam.
Pansus Hak Angket DPRD Siantar nenyerahkan hasil penyelidikan ke Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea di Rumah Sakit Vita Insani, Siantar, kemarin malam. (Tribun Medan / Tommy Simatupang)

Pada salinan hasil putusan dalam bab kesimpulan, Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor terbukti telah menghina Suku Simalungun.

Pansus angket juga merekomendasikan memberhentikan (memakzulkan) Hefriansyah dari jabatannya sebagai Wali Kota Siantar.

"Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Panitia Angket atas data, fakta, informasi serta dokumen yang dihimpun, maka Panitia Angket memutuskan Hefriansyah Noor untuk dimakzulkan/diberhentikan dari jabatannya sebagai Walikota Siantar," demikian bunyi kesimpulan hasil Panitia Angket yang diketuai Oberlin Malau dari Fraksi Gerindra.

(PMS) Kota Siantar Minten Saragih saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Siantar, kemarin.
(PMS) Kota Siantar Minten Saragih saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Siantar, kemarin. (Tribun Medan / Tommy Simatupang)

Pansus Angket yakni Oberlin Malau, Rini Silalahi, Tongam Pangaribuan, Frida Riani Damanik, Frans Bungaran Sitanggang, Manangkas Silalahi, dan Hotman Kamaluddin Manik, menuangkan empat alasan, yakni:

1. Pemerintah Kota Pematangsiantar telah membuat atau memakai simbol Simalungun yang salah dan tetap mempertontonkan kepada masyarakat.

2. Panitia Hari Jadi Kota Siantar tidak mengerti tentang rumah adat dan pakaian adat Simalungun.

3. Pemerintah Kota Siantar tidak tanggap dan tidak berupaya dalam mengatasi hal-hal yang didemo etnis Simalungun.

4. Wali Kota Siantar mengakui keteledoran tetapi sampai hari ini tidak ada melakukan upaya untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah.

Perihal hasil pansus angket tersebut, Tribun-Medan.com belum berhasil menghubungi Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor. Diketahui saat ini Hefriansyah masih berada di Makkah melaksanakan ibadah haji sejak 30 Juli 2018, lalu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved