Daftar Caleg Sementara Kota Medan yang Tidak Memenuhi Syarat, Lihat Partainya dan Penyebabnya

tidak memenuhi syarat tersebut yakni, Partai Garuda 17 orang, Partai Solidaritas Indonesia 2 orang, PPP dan Perindo masing-masing 1 orang.

Daftar Caleg Sementara Kota Medan yang Tidak Memenuhi Syarat, Lihat Partainya dan Penyebabnya
TRIBUN MEDAN/HO
Pengurus PKPI Medan saat menyerahkan berkas bacaleg ke KPU Medan, beberapa waktu lalu. 

Lapora ln Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Calon Anggota DPRD Kota Medan yang akan bertarung di perhelatan pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Ketua KPU Medan Herdensi Adnin menyatakan dari 750 bakal caleg ada 21 di antaranya tidak memenuhi syarat.

Ia menjelaskan, caleg yang tidak memenuhi syarat tersebut yakni, Partai Garuda 17 orang, Partai Solidaritas Indonesia 2 orang, PPP dan Perindo masing-masing 1 orang.

"Semuanya karena masalah dokumen yang tidak lengkap, seperti Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, mengenai surat keterangan sehat baik jasmani,rohani serta aman dari narkoba," katanya, Senin (12/7/2018).

Adnin juga menjelaskan pada daftar caleg tersebut, ada satu partai yang tidak terdaftar yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"PKB sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melampirkan pencalonan," katanya.

Berkas pencalonan,kata Adnin yang terdiri dari B1, B2 dan B3 yang wajib ditanda tangani ketua dan sekretaris tidak ada.

Berkas pencalonan itu berupa surat pencalonan,daftar nama calon, surat pernyataan serta dokumen pakta intergritas.

"Jadi yang mereka (PKB) bawa hanya syarat calon, bukan syarat pencalonan. Yang diutamakan itu syarat pencalonan. Artinya seseorang bisa menjadi calon legislatif apabila diajukan partai politik dan ditanda tangani ketua dan sekretaris,tidak hanya berkas calegnya," katanya.

Namun menurut Adnin pihak PKB telah mengajukan gugatan ke Panwas namun pihak Panwas telah menolak gugatan tersebut.

"Kalau untuk alasannya silakan tanya ke pihak panwas," ucapnya.

Menurut Adnin, ada satu tahapan lagi yang dapat diikuti PKB yakni membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun ia mengaku tidak tahu menahu terkait proses tersebut.

(cr7/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved