Polemik Mahar Rp 500 M dan Jenderal Kardus, Andi Arief Akui Mendapat Restu Partai Demokrat

TRIBUN-MEDAN.com-Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membeberkan awal mula cuitannya yang membuat heboh sejumlah elite jelang pengumuman cawapres Prabowo Subianto.

Andi saat itu menuding ada tawaran Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisi cawapres yang kini didapat Sandi.

Andi menyatakan bahwa pernyataannya itu benar adanya. Dia mengaku sudah mendapat "restu" dari Partai Demokrat untuk mengungkap kejadian hampir gagalnya koalisi Partai Demokrat dengan Gerindra kala itu.

"Hasil rapat menyarakan, untuk dikemukakan ke publik. Koalisi yang seharusnya ideal dari awal 20 hari berjalan, tapi di dua hari jelang pendaftaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka masalahnya dikemukakan saja," ujar Andi saat diwawancarai Kompas TV, Senin (13/8/2018).

Andi lantas ditanya alasannya tak membawa masalah itu ke Badan Pengawas Pemilu. Menurut dia, cara yang diambilnya adala upaya pencegahan jangan sampai terjadi politik uang.

Baca: Andi Arief Menolak Minta Maaf Soal Mahar Rp500 Miliar untuk PAN dan PKS

Baca: Andi Arief Blak-blakan Soal Informasi Mahar Politik Rp 500 M, Hinga Sebut Prabowo Jenderal Kardus

"Jadi malam itu, kok tiba-tiba ada intercept untuk mengabaikan apa yang sudah terjadi. Saya kira kalau kita sudah susah-susah belajar, lalu ada yang nyontek, Anda juga marah," ucap Andi.

Dia pun yakin atas sikapnya itu, Partai Demokrat tak akan memecatnya. Meurut dia, selama ini Partai Demokrat mengajarkan politik yang taat terhadap undang-undang.

Andi Arif pun siap jika persoalan ini akhirnya benar-benar dibawa ke ranah hukum oleh PAN dan PKS. Dia siap dikonfrontasi dan menghadirkan saksi-saksi yang bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Pembicaraan mengenai Jenderal Kardus menjadi viral setelah Wasekjen Demokrat Andi Arief melontarkan sindiran kepada Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai Jenderal Kardus.

Sebelumnya, Andi Arif mengunggah sejumlah postingan mengenai 'Jenderal Kardus'.

Dalam cuitannya itu, Andi Arif mengibaratkan ada pengaturan skor dalam Pilpres 2019.

Di mana ada skenario Joko Widodo (Jokowi) calon tunggal atau Prabowo menunjuk calon wakilnya yang lemah.

Andi Arief pun menyebut Prabowo sebegai Jenderal Kardus dan menolak kedatangannya di Kuningan (kediaman Susilo Bambang Yudhoyono/SBY).

Menurut Andi Arif, Partai Demokrat tidak mengalami kecocokan dengan Prabowo lantaran cara Prabowo menentukan cawapresnya.

Baca: Prabowo-Sandiaga Uno Menang Telak di Polling Twitter, Faizal Assegaf Sebut Ada Mobilisasi Voting

Baca: Begini Pengakuan Hotman Paris saat Putra Presiden Jokowi Sewa Ruko Miliknya untuk Jualan Markobar

"Capres yang takut karena ancaman partai tertentu lalu takluk, pasti kalau teriak anti asing cuma hiasan dibibir.

Operasi pertama adalah Jokowi Calon tunggal.

Jika tidak berhasil maka operasi selanjutnya menunjuk wakil Prabowo yang lemah dengan memanfaatkan kesulitan logistik Prabowo.

Kalau sepakbola namanya pengaturan skor.

Sejak dulu saya ragu apakah gelegar suaranya sama dengan mentalnya. Dia bukan strong leader, dia chicken.

Prabowo ternyata kardus, malam ini kami menolak kedatangannya ke kuningan.

Bahkan keinginan dia menjelaakan lewat surat sudah tak perlu lagi.

Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jendral kardus.

Jenderal Kardus punya kualitas buruk, kemarin sore bertemu Ketum Demokrat dengan janji manis perjuangan.

Belum dua puluh empat jam mentalnya jatuh ditubruk uang sandi uno untuk mengentertain PAN dan PKS.

Partai Demokrat tidak alami kecocokan karena Prabowo dalam menentukan cawapresnya dengan menunjuk orang yang mampu membayar PKS dan PAN. Ini bukan DNA kami,

Partai Demokrat tidak alami kecocokan karena Prabowo dalam menentukan cawapresnya dengan menunjuk orang yang mampu membayar PKS dan PAN. Ini bukan DNA kami," tulis Andi Arief.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Andi Arief Ungkap Awal Cuitan Politik Uang yang Bikin Berang PKS dan PAN"