Ketum DAG Edo Panjaitan Minta PPATK Usut Dana Rp 1 Triliun Sandiaga Uno ke PAN dan PKS

TRIBUN-MEDAN.COM - Perkumpulan Demi Anak Generasi (DAG) mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut tuntas dugaan aliran dana kampanye Rp 1 Triliun Sandiaga Uno ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Desakan ini untuk memastikan PPATK secepatnya melakukan analisis rekening yang dicurigai apakah melanggar dari aturan Pemilu atau tidak.

"Peran PPATK sangat penting dalam pengawasan aktivitas dana kampanye untuk Pilpres 2019 yang bersih, adil dan transparan," jelas Ketua Umum DAG, Edo Panjaitan di Jakarta, Selasa (14/8/2018). 

"Periksa itu dana kampanye yang diakui Sandiaga Uno," tegas Edo Panjaitan. 

Ia menambahkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa berkoordinasi dengan PPATK untuk segera memberikan informasi transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan terkait aliran dana Rp1 Triliun tersebut.

"Jika terbukti dana itu merupakan mahar politik atau politik uang, maka Sandiaga Uno harus diproses, dan dikenai sanksi hukum berat," ujarnya. 

Edo mengungkap lebih jauh, bahwa permasalahan selama ini banyak aktivitas dana kampanye disalurkan tidak melalui rekening melainkan tunai oleh oknum tak dikenal, sehingga kasus mahar politik atau politik uang bisa lolos dari jeratan hukum.

"PPATK dan Bawaslu semestinya bisa mengontrol arus keuangan pasangan calon termasuk keuangan partai politik, sehingga dapat menciptakan pilkada dan pemilu yang bersih," ucapnya.

Hingga saat ini, terlebih di media sosial, polemik soal dugaan Sandiaga Uno memberikan mahar politik Rp 500 miliar ke masing-masing dua partai untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto terus memanas.

Bakal cawapres Sandiaga pun buka suara setelah muncul tuduhan dirinya memberikan mahar politik kepada PKS dan PAN.

Sandiaga pun membantah, tidak benar dirinya memberikan mahar politik kepada partai yang berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam pengajuan calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

“Tidak benar mahar, karena semuanya harus sesuai undang-undang,” kata Sandiaga.

Namun demikian, Sandiaga Uno tidak menampik bahwa dirinya memberikan dana kampanye kepada tim pemenangannya.

“Saya bersedia untuk menyediakan sebagian dari biaya kampanye dan ada bantuan kepada tim pemenangan dan juga bantuan kepada partai pengusung,” katanya.

Berawal dari pengakuan Andi Arief

Dalam pemberitaan sebelumnya, soal mahar Rp 500 miliar yang kabarnya diberikan oleh Sandiaga Uno masing-masing ke PAN dan PKS, menurut Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, tuduhan itu bukan sekadar omong kosong belaka.

Berdasarkan penjelasan Andi Arief di akun Twitter-nya, hal itu disampaikan langsung oleh tim kecil Gerindra di antaranya yakni Fadli Zon pada tanggal Rabu (8/8/2018) pukul 16.00 WIB.

Ia juga menjelaskan, alasannya mencuitkan 'Jenderal Kardus' di Twitter yakni ia berhadap Prabowo memilih cawapres lain agar niat baik tidak dirusak.

Kemudian pada Kamis (9/8/2018) pagi, lanjut dia, ada pertemuan antara SBY dan Prabowo yang membahas soal bagaimana mengembalikan politik yang baik dan terhormat tanpa mahar.

"SBY usulkan Prabowo cari cawapres lain yang bukan Sandi, bukan AHY, bukan Zul hasan, bukan Salim Al jufri seperti permintaan Zul has agar tokoh netral," tulisnya dilansir dari Twitter @AndiArief__, Sabtu (11/8/2018).

Namun, lanjut Andi Arief, Prabowo tetap tidak menghiraukan usulan SBY tersebut soal tokoh netral.

"Herannya Zul Has dan Salim Al Jufri juga berubah pendiriannya dari harus figur dari PAN atau PKS atau tokoh netral tiba2 aepakat memilih aetuju Sandi yang juga dari gerindra, ada apa?," tulisnya lagi.

Ia meski mengaku telah menerima kenyataan tersebut, dan cawapres pun sudah diumumkan bahkan didaftarkan.

Namun menurutnya, publik perlu mengetahui proses tersebut.

"Semua sudah terjadi, tapi proses ini pubik harus menegerti," tutupnya.

Ini cuitan lengkapnya :

"Soal Mahar ke PKS dan PAN maaing2 500 M ini penjelasan Saya: Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan sekrt Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu langsung dari tim kecil Gerindra Fadli zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16.00 ."

"Soal Mahar 500 M masing2 pada PAN dan PKS itu yang mwmbuat malam itu saya mentuit jendral kardus. Besar harapan saya dan partai Demokrat Prabowo mwmilih Cawapres lain agar niat baik tidak rusak."

"Tanggal 9 Agustus pagi, pertemuan SBY-Prabowo membahaa soal bagaimana kembalikan politik yang baik dan terhormat tanpa mahar. SBY usulkan Prabowo cari cawapres lain yang bukan Sandi, bukan AHY, bukan Zul hasan, bukan Salim Al jufri seperti permintaan Zul has agar tokoh netral."

"Prabowo tetap tak hiraukan usul SBY soal tokoh netral. Herannya Zul Has dan Salim Al Jufri juga berubah pendiriannya dari harus figur dari PAN atau PKS atau tokoh netral tiba2 sepakat memilih aetuju Sandi yang juga dari gerindra, ada apa?"

"Semua sudah terjadi, tapi proses ini pubik harus menegerti."

Sebelumnya, Andi Arief mengungkapkan kekesalannya terhadap Prabowo yang dinilainya telah berkhianat.

Ia menyebutkan, Prabowo mendapat mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno untuk diberikan kepada PKS dan PAN.

Kekesalannya itu juga bahkan membuatnya menulis bahwa Prabowo seorang Jenderal Kardus.

Keesokan harinya, istilah Jenderal Kardus itu kemudian ramai diperbincangkan netizen dan publik.

Terkait cuitan dan pengakuan Andi Arief, pihak PAN dab PKS pun membantahnya. (*)