Luhut Senyum Dicegat Masyarakat Adat Kawasan Danau Toba saat Hendak Keluar Kantor

Menko Luhut Binsar Pandjaitan menerima perwakilan masyarakat adat yang terletak di tiga kabupaten dan bermukim di kawasan Danau Toba.

Luhut Senyum Dicegat Masyarakat Adat Kawasan Danau Toba saat Hendak Keluar Kantor
Hand-Out/AMAN Tano Batak
Masyarakat Adat - Perwakilan masyarakat adar dari tiga kapubaten di kawasan Danau Toba menemui Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, di gedung BPPT Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (13/8). Mereka mengadukan masalah konflik lahan antara lain terkait PT TPL. 

TRIBUN-MEDAN.com-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menerima perwakilan masyarakat adat yang terletak di tiga kabupaten dan bermukim di kawasan Danau Toba, di Gedung BPPT 1 Lantai 3, Jalan MH Thamrin No 8, Jakarta, Senin (13/8).

Warga berasal dari tiga kabupaten yakni Kabupaten Simalungun, Toba Samosir dan Tapanuli Utara, menyampaikan permasalahan konflik sengketa lahan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan perusahaan swasta, PT Toba Pulp Lestari.

Saat itu, sekitar pukul 13.30 WIB, Luhut baru saja hendak meninggalkan kantornya, lalu bertemu dengan sekitar 20 orang perwakilan lembaga adat dari berbagai komunitas di Sumatera Utara. Rombongan dipimpin Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Roganda Simanjutak.

"Alasan kami bertemu dengan Pak Luhut adalah mengapresiasi dan mendukung penuh perwujudan Danau Toba menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Kita tahu bahwa beliaulah yang paling getol untuk mendorong pengembangan pariwisata Danau Toba," ujar Roganda usai pertemuan.

Bersama Roganda, terdapat 10 orang pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (Lamtoras), Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun antara lain Ketua Lamtoras Judin Ambarita, Wakil Ketua Mangitua Ambarita, Sekretaris Anggarali Ambarita, Bendahara Thomson Ambarita serta Ketua Panitia Pengembalian Tanah Ompu Mamontang Laut Ambarita Eddy Haryanto Ambarita.

Juga terlihat tetua adat dari lima masyarakat di Kabupaten Tobasa yaitu Masayarakat Adat Matio Kecamatan Borbor, Tobasa Hotman Siagian; Masayarakat Adat Sihalapang, Desa Maranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa Gompar Sarumpaet; Masayarakat Adat Simenahenak Samosir. Kemudian perwakilan Masyarakat Adat Natumingka, dan Tukko Nisolu, keduanya dari Tobasa. Juga Masyarakat Adat Huta Aek Napa dan Tor Nauli dari Taput.

Roganda mengatakan penghargaan ditambah lagi atas upaya Luhut mendorong delapan Pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba untuk segera menerbitkan Perda Masyarakat Adat.

Tentunya Perda ini menjadi payung hukum di daerah atau adanya kepastian hukum atas wilayah adat, yang selama ini tedapat tumpang tindih izin/klaim diatas wilayah adat. Hal itu disampaikan Luhut pada saat seminar dan lokakarya mengenai tanah ulayat di Laguboti pada 28 Juli silam.

"Apalagi pernyataan beliau yang menyarankan agar TPL merelakan areal konsesinya seluas 50 ribu hektar kepada masyarakat sekitar areal TPL. Harapan kita, di dalam 50 ribut hektare tersebut dipastikan wilayah adat yang selama ini getol diperjuangkan oleh Masyarakat Adat ada di dalamnya," ujar Roganda.

Di tempat serupa, Wakil Ketua Lamtoras, Mangitua Ambarita, siang kemarin, para perwakilan masyarakat adat mencegat Menko saat hendak keluar kantor.

Halaman
1234
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved