Siswa Demo Gurunya Dipecat Kepsek MAPN 4, Kemenag Turun Tangan Anulir Keputusan

Kemenag Kota Medan akhirnya menganulir surat keputusan (SK) pemecatan terhadap delapan orang tenaga pendidik

Siswa Demo Gurunya Dipecat Kepsek MAPN 4, Kemenag Turun Tangan Anulir Keputusan
Sejumlah siswa Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 (MAPN 4) Medan saat menggelar aksi demo, Selasa (7/8/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan akhirnya menganulir surat keputusan (SK) pemecatan terhadap delapan orang tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan.

Delapan tenaga pendidik tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MAPN 4 Nurkholidah Lubis pada tanggal 10 Agustus 2018.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Medan Al Ahyu saat dikonfirmasi Tribun Medan, Kamis (16/8/2018).

Al Ahyu menjelaskan bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) MAPN 4 Medan yang diterbitkan tahun 2012, Kepala madrasah tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan pemecatan.

Sebaliknya, sesuai dengan AD/ART tersebut, kewenangan pemberhentian ada pada badan penyelenggara yang SK nya ditandatangani oleh ketua umum yakni Kepala Kantor Kemenag Kota Medan.

"Kemarin kan begini, bahwa ibu Kepala MAPN 4 itu ada menembuskan ke kami SK pemberhentian beberapa orang guru. Maka kami membaca AD/ART yang diterbitkan tahun 2012. Di situ disebutkan bahwa seluruh dewan guru dan tenaga kependidikan dan mereka yang telah ditetapkan oleh badan penyelenggara, SK-nya ditandatangani oleh ketua umum. Maka memberhentikannya juga harus badan penyelenggara dan ditandatangani oleh ketua umum," terangnya.

Jadi, sambung Al Ahyu, pihaknya pun sudah mengirimkan surat balasan tertanggal 14 Agustus 2018 sebagai tanggapan atas SK pemecatan yang dikeluarkan Kepala MAPN 4, yang intinya meminta kepada Nurkholidah untuk mengembalikan guru-guru yang diberhentikan itu agar mengajar kembali di MAPN 4 Medan.

Dengan demikian, SK perhentian guru-guru yang sebelumnya telah dikeluarkan Nurkholidah kini tidak lagi berlaku.

"Iya tidak berlaku, karena kita anggap tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: Chandra Simarmata
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved