Dirut Akui Pembangunan Pasar Horas Sulit Terealisasi, Usulkan Pemangkasan Pegawai

Bangunan dengan empat lantai sudah terkesan kusam dan bau. Tatanan lapak jualan juga tidak tertata dengan rapi.

Penulis: Tommy Simatupang |
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Kondisi Pasar Horas di Jalan Merdeka, Kota Siantar, Kamis (23/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR -

Pasar Horas masih menjadi ikon bagi pengunjung di Kota Siantar. Masyarakat yang datang berbelanja juga tak hanya dari Kota Siantar, melainkan kabupaten sekitar.

Sayangnya, kondisi Pasar Horas tampak kotor dan tidak beraturan.

Pantauan tribun-medan.com, kondisi Pasar Horas tampak semerawut.

Kondisi lantai di kawasan pedagang kaki lima juga tampak becek. Bangunan dengan empat lantai sudah terkesan kusam dan bau. Tatanan lapak jualan juga tidak tertata dengan rapi.

Selain itu, Pasar Horas tidak menjadi pemasukan besar bagi Kota Siantar. Bahkan, pedagang kerap melakukan demo hingga menggeruduk Kantor Balai Kota menolak revitalisasi dengan harga tinggi.

"Sejak dulu Pasar Horas begini-gini saja. Tidak ada perbaikan dan udah sangat tua,"ujar Rani seorang pembeli di Pasar Horas, Kamis (23/8/2018).

Pelaksanatugas (Plt) Direktur Utama PD PHJ Didi Cemerlang mengaku perlu adanya pembangunan di Pasar Horas agar meningkatkan pendapatan. Lalu, dilakukan pemangkasan jumlah pegawai.

Didi menilai jumlah 340 pegawai terlalu banyak hanya mengurusi satu pasar. Jika dilakukan pemangkasan tentu dapat mengurangi biaya gaji pegawai dan menekan angka retribusi.

"Kalau saya menilai secara global ini persoalannya di jumlah pegawai terlalu banyak. Di Medan saja mengurusi 54 pasar hanya dengan 500 pegawai. Kalau ini dipangkas kita dapat mengurangi pengeluaran," katanya.

Ia juga mengatakan sebagai ikonnya Siantar perlu ada pembangunan. Agar masyarakat nyaman berbelanja.

"Mau naikkan retribusi enggak beranilah kita, bangunan masih jelek. Maunya, sebagai ikon dibuat bagus,"tambahnya.

Didi menjelaskan bangunan Pasar Horas yang berusia 36 tahun memiliki 5.815 kios.

Setiap lapak seperti ruko dikutip Rp 115 ribu per bulan, kios Rp 50 ribu per bulan, dan Rp 1.800 untuk pedagang kaki lima. Setiap bulannya, direksi membayar tagihan listrik, PDAM, dan sampah.

"Belum lagi masalah tagihan air, sampah, dan listrik. Mengalami kerugian kita,"pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved