Kadis Pendidikan Simalungun Akui Gaji Rp 1 juta Tidak Mampu Cukupi Kebutuhan Guru Honor 

Gaji yang sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta per bulan tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kadis Pendidikan Simalungun Akui Gaji Rp 1 juta Tidak Mampu Cukupi Kebutuhan Guru Honor 
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Forum Guru Honorer Simalungun saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati, waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Forum Guru Honorer (FGH) Simalungun tidak setuju dengan pemotongan gaji Rp 1 juta yang dilakukan pemerintah daerah.

Gaji yang sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta per bulan tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Apalagi jam mengajar yang sama dengan guru PNS.

Sejak keluarnya surat edaran Dinas Pendidikan terhitung 1 Juli mereka belum mendapatakan upah kerja. Bahkan, tanggal pembayaran upah gaji guru honorer juga tidak terjadwal. Tercatat ada 1.502 guru honorer yang ditampung APBD Pemkab Simalungun dengan anggaran Rp 43,2 miliar.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Simalungun Resman Saragih mengaku pemangkasan upah guru honorer faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memenuhi target. Ia menjelaskan pemangkasan itu berdasarkan hasil diskusi panitia anggaran.

"Gaji mereka kan sumbernya dari PAD. Kalau PAD tidak capai target, mau gimana lagi," katanya, Kamis (30/8/2018).

Namun, Resman mengaku angka Rp 1 juta perbulan sudah tak layak bagi seorang guru. Kata Resman, pihaknya masih mencari solusi terbaik untuk persoalan upah guru.

Suap Hakim Merry Rp3 Miliar Berkode Ratu Kecantikan, Diduga Terima Uang dari Pengusaha Tamin Sukardi

Setelah Hotman Paris Marah soal Cuitan Penghinaan pada Etnis Batak, Begini Pernyataan Ferdinand

 Iran Protes Indonesia Panen Medali dari Silat, Begini Jawaban Menohok Dewan Olympiade Asia

Saat disinggung guru honorer akan melakukan aksi demo selama tiga hari, Resman berharap tidak mengganggu jadwal mengajar di sekolah. Apalagi saat itu merupakan jam mengajar.

PT KIM dan Bulog Tandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Murah

Kaget Lihat Petugas Masuki Rumahnya, Iswadi Jatuhkan Sabusabu di Hadapan Polisi

PMKRI, GMNI dan GAMKI Heran 10 Besar Nama Komisioner KPU Mewakili Satu Golongan Tidak Pancasilais

"Itu hak mereka mau demo. Tapi, mau gimana lagi, PAD tidak cukup untuk menampung seluruh anggaran guru honorer," katanya.

Sementara Ketua FGH Simalungun, Ganda Armando Silalahi mengaku kesal dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Ia menilai gagalnya pemerintah menarik PAD berimbas kepada guru honorer.

"Kalau memang PAD tak memenuhi target, kanapa gaji kami dipotong? Kan bisa dipotong biaya perjalanan dinas atau pengadaan lainnya," pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com).

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved