Ombudsman Sidak ke Lapas Kelas I Tanjunggusta, Ini Kata Adrianus Meliala

Lapas Tanjunggusta punya sejarah panjang, seperti pernah terjadi kerusuhan, kebakaran, bahkan ada yang meregang nyawa.

Ombudsman Sidak ke Lapas Kelas I Tanjunggusta, Ini Kata Adrianus Meliala
TRIBUN MEDAN/M ANDIMAZ
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala didampingi Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar sidak ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Kamis (30/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Adrianus Meliala didampingi oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar melanjutkan sidak ke Lapas Kelas I Tanjunggusta Medan, Kamis (30/8/2018).

Sebelumnya, Ombudsman juga telah melakukan sidak di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, di Jalan Mangkubumi No. 2 Medan, dan menemui beberapa hal yang mesti dibenahi.

Di antaranya ruang menyusui harus ada ruang pengganti popok, Loket orang asing delivered harus bahasa asing juga serta standar pelayanan harus lebih mudah dan tidak boleh ada orang berdagang di ruang publik seperti stand di depan Kantor Imigrasi tersebut.

Saat sidak di Lapas Kelas I Tanjunggusta, Adrianus mengatakan, Lapas Tanjunggusta punya sejarah panjang, seperti pernah terjadi kerusuhan, kebakaran, bahkan ada yang meregang nyawa di Lapas, makanya kita wajib memberikan perhatian.

"Pertama dari segi bangunan yang pernah terbakar, ternyata menurut Kalapas belum diperbaiki hingga sekarang. Jadi secara konstruksi bangunan yang pernah terbakar mengalami kerapuhan konstruksi hingga 50 persen. Artinya kalau didorong pasti rubuh lagi. Ini harus menjadi perhatian bagi Sekjen Menkumham untuk memberikan alokasi anggaran untuk memperbaiki," kata Adrianus di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Kamis (30/8/2018)

"Kami melihat Kalapas yang baru memberikan beberapa sentuhan seperti tidak menggunakan dana APBN, tapi lebih kepada rekayasa dari segi keuangan untuk membenahi bangunan. Seperti Kalapas membuat Industri pembuatan tempe itu sebagai suatu terobosan dan harus berkelanjutan," sambungnya.

Lebih lanjut, Adrinus menuturkan cukup menarik melihat dari segi kesehatan. Karena dimana-mana anggaran negara bagi tahanan yang sakit rendah sekali. Kasar kata tinggal mati saja kalau sakit. I i harus mendapat perhatian serius bagaimana BPJS itu harus lebih pro aktif merangkul dan mengejar mereka yang sedang hilang kemerdekaannya tersebut.

"Kita dapat gambaran dari Kalapas bahwa belum banyak warga penghuni Lapas yang belum dapat E-KTP. Saya kira ini harus jadi perhatian karena pemerintah punya target 70 juta orang untuk direkam E-KTP. Kalau disini saja ada 10 persen yang sudah pernah ikut Pilkada dan sebagainya, itu sangat rendah sekali. Maka perlu ada terobosan harus duduk bersama mengusahakan satu hak politik bagi para penghuni yang berada di Lapas," jelas Adrinus.

Sementara itu, Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Budi Situngkir mengatakan terkait E-KTP selama ini kendala di Lapas karena jumlahnya ribuan orang berarti harus lebih ekstra. Karena Lapas miniatur kehidupan diluar. Apalagi peredaran narkoba kadang masih terjadi, walaupun hanya tinggal satu dua saja.

"Kami mohon dukungan masyarakat untuk membantu. Masyarakat jangan mau ikut terlibat. Karena narkoba bukan jatuh dari langit, tapi dari luar dari masyarakat. Beberapa Minggu lalu sempat ada peredaran narkoba dan yang menangkap orang BNN dan langsung kita serahkan," kata Budi.

Terkait apakabar ada ditemukan transaksi narkoba di Lapas, Budi menuturkan bila nanti ada ditemukan maka akan segera kita tindak tegas. Karena Budi mengaku baru selama 2 minggu menjabat sebagai Kalapas Kelas I Tanjung Gusta.

"Masalah DPT Pemilu, kita sedang berkoordinasi dengan Disdukcapil. Masalahnya kembali lagi semua merekam NIK. Yang tidak terdaftar hampir 2500, yang dia bukan masyarakat Kota Medan, adi bingung mau dimana merekam," jelas Budi.

(cr9/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved