Ombudsman Sumut Bingung, OTT KPK Tidak Buat Pejabat Takut Lakukan Korupsi

KPK sudah banyak melakukan penangkapan, mulai dari polisi, bupati, wali kota, hakim, pejabat, tapi kok kejahatan terus berlangsung

Ombudsman Sumut Bingung, OTT KPK Tidak Buat Pejabat Takut Lakukan Korupsi
Tribun Medan/Andimaz
Ketua Ombudsman Abyadi Siregar memberikan pengarahan tentang pelayanan publik di MAN 1 Medan, Senin (4/9/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar bingung dengan sikap para pejabat. Dia mengaku heran usaha aparat hukum baik polisi, KPK atau jaksa yang melakukan penangkapan melalui OTT tidak membuta moralitas para penyelenggara pemerintahan membaik tapi masih masih sangat buruk.

"Kenapa saya mengatakan itu, bayangkan KPK sudah banyak melakukan penangkapan, mulai dari polisi, bupati, wali kota, hakim, pejabat dan lainnya, tapi kok kejahatan itu terus berlangsung? Kenapa tidak jera?" ujarnya saat ditemui di kantor Ombudsman perwakilan Sumut, Kamis (30/8/2018).

Ia mempertanyakan apakah aparat-aparat yang terjaring OTT tersebut tidak takut melihat penangkapan tersebut. Padahal, menurutnya, para pejabat tersebut sudah tahu konsekuensi yang akan didapatnya. 

Abyadi mengatakan, ketika sudah memakai baju kuning, aparat yang ditangkap pasti sudah tahu akan tidur di mana, berpisah dari keluarga dan lainnya. Namun, tetap saja kasus tersebut muncul.

"Jadi sekarang masalahnya apa? Apa mereka tidak punya Tuhan? Kita tidak perlu ragu lagi mengatakan moralitas para penyelenggara pemerintahan dan layanan publik sedang hancur-hancuran," katanya.

 Hakim Merry Purba Pucat Kelelahan, Ini Pernyataannya Setelah Jadi Tersangka Suap Rp3 Miliar

 Hotman Paris Bilang Punya Uang Banyak tapi Tak Bisa Makan Seenaknya, Tonton Video Menunya

Menurutnya, faktor yang membuat kondisi penyelenggara pemerintahan dan layanan publik seperti ini karena mungkin ada penegak hukum yang bisa dimainkan. Abyadi mengatakan, salah satu yang bisa memperbaiki hal tersebut adalah, hukum di negara ini harus baik.

Pencuri Emas Nenek Fatimah Habiskan Uang untuk Foya-foya, Ditangkap di Berastagi

 Inilah Sosok Cantik Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Sukses Kariernya! Simak Profil dan Foto-fotonya

"Para penegak hukum harus bertindak tegas, jangan jual hukum. Karena dengan menjual hukum dan jabatan, ini membuktikan dia tidak ada martabatnya," ujarnya.

 Penarik Beca Bermotor Penderita Tumor Ganas di Wajah Tak Menyerah untuk Mencari Nafkah

 PT KAI Divre I SU Berikan 1 Unit Speedboat untuk Pelayanan Masyarakat di Simalungun

Abyadi menambahkan, jika ada seseorang yang mengatakan pejabat akan habis jika ditangkapi, maka bisa jadi orang tersebut adalah bagian dari korupsi atau berusaha membiarkan korupsi.

Polisi Bekuk Pengedar Narkoba di Warung Kopi, Kantongi Sabusabu dan Timbangan Elektrik

Libra Jangan Biarkan Emosi dan Kebencianmu Menumpuk, Sagitarius Perlu Introspeksi Diri

Namun begitupun, ia mengatakan, tentunya negara harus memberi gaji yang cukup untuk mereka. Agar tindak korupsi tidak terjadi.

"Menurut saya naikkan dulu gajinya, tapi kalau kinerjanya buruk atau korupsi, habis dia. Ketika ada indikasi, pecat. Tapi tentu dengan hukum yang betul-betul baik," katanya.

(cr5/tribun-medan.com)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved