Politisi NasDem Sebut Krisis Keuangan di Pemkab Simalungun Akibat Terlalu Banyak Tampung Honorer

Politisi NasDem ini menilai Pemkab Simalungun terlalu banyak menampung tenaga honorer yang sebenarnya tidak begitu penting.

Politisi NasDem Sebut Krisis Keuangan di Pemkab Simalungun Akibat Terlalu Banyak Tampung Honorer
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Forum Guru Honorer Simalungun saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati, waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Anggota DPRD Simalungun dari Fraksi Nasional Demokrasi (NasDem) Bernhard Damanik angkat suara soal krisis keuangan di Pemkab Simalungun yang menyebabkan gaji guru honor dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) disunat anggarannya.

Dia mengatakan pinjaman sebesar Rp 160 miliar ke pusat merupakan khusus untuk pembangunan infrastruktur. Ia menyebutkan Pemerintah kabupaten Simalungun akan menggelontorkan anggaran Rp 700 miliar untuk pembangunan sarana jalan, irigasi, pertanian, dan peternakan.

"Infrastruktur kita saat ini sedang memprihatinkan. Seluruh anggaran itu akan difokuskan kepada pembangunan," ujarnya saat dihubungi via seluler, Jumat (7/9/2018).

Bernhard berharap dengan adanya pinjaman itu, Pemkab Simalungun dapat mengelola keuangan ke arah yang baik. Apalagi tahun 2017, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat pada keuangan Pemkab Simalungun.

"Apalagi tahun 2017, Pemkab Simalungun menerima status disclaimer dari BPK. Untuk itu perlu perhatian di keuangan kita,"ujarnya.

Pemangkasan gaji seluruh tenaga honorer karena krisis keuangan yang dialami Pemkab Simalungun, kata Bernhard bukanlah solusi tepat. Namun menurutnya, Pemkab Simalungun harus melakukan efesiensi anggaran.

Politisi NasDem ini menilai Pemkab Simalungun terlalu banyak menampung tenaga honorer yang sebenarnya tidak begitu penting. Ia mencontohkan tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Satpol PP, dan Sekretariatan Daerah. Sehingga, jumlah yang mencapai ribuan orang itu memberatkan keuangan yang sedang tidak stabil.

Gelar Silaturahmi dengan ASN, Edy Sebut Rumah Dinas Gubernur Kotor dan Banyak Puntung Rokok

Neno Warisman Didemo di Bandara, Ali Ngabalin Dituding Dalangnya, Video Debat Panas di Mata Najwa

Video Detik-detik Valentino Rossi Tolak Jabat Tangan Marquez jelang MotoGP San Marino, Kian Memanas

"Kalau menurut kita bahwa pengurangan gaji honorer tidak tepat. Upah minimum di Simalungun itu Rp 1,9 juta, kita tidak mungkin memberikan gaji Rp 1 juta. Perlu dilakukan efesiensi," ujarnya.

Pemkab Pakpak Bharat Undang Kejaksaan Cegah Korupsi di Tubuh Perangkat Desa

Gerebek Kampung Narkoba di Gang Jati, Polisi Amankan Dua Ons Sabusabu dan 22 Mesin Jackpot

Libra Harus Perhatian Soal Kesehatan, Scorpio Sedang Sibuk Urusan Percintaan 

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved