Dibiayai Pemerintah Sejak Sekolah Dasar, Kadis Pariwisata Pematangsiantar Rela Bila Harus Dipecat

Fatimah yang pernah dipenjara tahun 2007 dengan kurungan 1 tahun 3 bulan karena tindak pidana korupsi menanggapi pertanyaan terkait pemecatan.

Dibiayai Pemerintah Sejak Sekolah Dasar, Kadis Pariwisata Pematangsiantar Rela Bila Harus Dipecat
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar satu dari 265 PNS berstatus koruptor saat ditemui di Balai Kota Siantar, Jumat (14/9/2018). 

TRIBUN-MEDAN.com-Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar merupakan satu dari 265 PNS Pemerintah Kabupaten/Kota yang berstatus narapidana korupsi.

Fatimah Siregar saat ditemui usai mengkuti kegiatan di Balai Kota Siantar langsung menanggapi pertanyaan tentang keputusan Kemendagri, BKN, dan Kemenpan-RB tentang keputusan pemecatan PNS status koruptor.

Fatimah yang pernah dipenjara tahun 2007 dengan kurungan 1 tahun 3 bulan karena tindak pidana korupsi langsung menanggapi pertanyaan terkait pemecatan.

"Saya harus menerima ini. Aku sudah cukup bersyukur sampai sekarang. Saya bersyukur dari SD sampai sekarang saya dibiayai negara. Jadi saya terima saja," ujarnya, Jumat (14/9/2018).

Fatimah yang sudah berusia 50 tahun megatakan belum ingin banyak komentar atau melakukan protes terhadap pemecatannya.

Namun, katanya, pemerintah pusat harus melihat kapan statusnya menjadi koruptor.

"Saya mengalami itu pada 2007. Peraturan ASN minimal 2 tahun (vonis penjara). Apa ada peraturan berlaku mundur. Aku bukan orang hukum. Makanya aku lihat aja dulu. Aku siap aja menerimanya,"katanya.

Saat disinggung tentang ia tidak akan mendapatkan lagi gaji, Fatimah mengatakan Pasrah.

"Ya tidak apa-apa. Masih banyak rejeki di luar sana. Saya akan mengurus anak saya yang perempuan. Saya juga kasihan lihat anak saya, mamanya terus masuk media disebut mantan napi koruptor," ujarnya.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pemecatan terhadap 2.357 pegawai negeri sipil yang pernah berstatus koruptor.

Halaman
1234
Penulis: Joseph W Ginting
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved