GMSPP Geruduk Kantor Bawaslu Sumut Minta Selidiki Dugaan Curi Start Kampanye

Puluhan orang yang mengatasnamakan GMSPP menggeruduk Kantor Badan Pengawas Pemilu

GMSPP Geruduk Kantor Bawaslu Sumut Minta Selidiki Dugaan Curi Start Kampanye
Suasana GMSPP Geruduk Kantor Bawaslu Sumut Minta Selidiki Dugaan Curi Start Kampanye 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sumut Peduli Pemilu (GMSPP) menggeruduk Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Adam Malik Medan, Selasa (18/9/2018).

Massa mengaku sebagai masyarakat Sumut, tidak menginginkan daerahnya dijadikan ajang pertarungan politik tidak sehat.

Yang disusupi oleh politik-politik identitas yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di Sumut.

Selain itu, massa juga meminta Sumut jangan dijadikan lokasi praktek politik busuk dan kotor. Karena sudah cukup Sumut terpecah belah karena Pilkada Gubsu beberapa waktu lalu, yang dipech belah dengan membawa-bawa politik identitas.

Koordinator aksi, Asril Siregar mengatakan tuntutan mereka simpel, bahwa demokrasi adalah pesta rakyat. Karena dalam UU No 7 tahun 2017 sudah mengatur mekanisme tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

"Saya pikir semua pihak sejatinya harus menghormati UU itu. Jangan melakukan kampanye dengan mencuri start terlebih dahulu. Karena sesuai UU sudah diatur mekanisme bahwa (23/9/2018) nantinya baru dimulai massa kampanye," kata Asril di depan Kantor Bawaslu, Selasa (18/9/2018).

"Jadi kalau ada kami melihat salah satu calon wakil presiden yang datang ke Sumut silahkan. Tapi tujuannya bukan untuk kampanye, karena belum masanya. Jadi kami harap secara elit politik di negeri ini, tolonglah berikan pendidikan politik kepada masyarakat yang baik. Sebagaimana yang diatur di dalam UU itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Asril mewakili massa yang berujukrasa merasa kecewa dengan kedatangan Sandiaga Salahuddin Uno yang membuat kegiatan dan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan curi start kampanye di wilayah Sumut.

"Dalam orasinya disalah satu Pasar, Sandiaga sudah masuk kampanye. Maka atas dasar itu kami menyerukan kepada Bawaslu untuk menindak apa yang disampaikan terhadap kejadian itu dan mengultimatum jangan terjadi lagi baik paslon Prabowo-Sandiaga Uno maupun Jokowi-Maaruf Amin. Hormati UU, kalau elit politik tidak memberi contoh, bagaimana rakyat mau menghormati UU," jelasnya.

Sementara itu, Staf Bawaslu Sumut Erwin Arisandi mengatakan bahwa pimpinan Bawaslu tidak ada ditempat sejak 15-19 September 2018.

"Mereka lagi pelaksanaan rakernis di Tapteng. Yang jelas aspirasi kawan-kawan akan kami sampaikan. Sepanjang kawan-kawan ada alat bukti cukup akan kita masukkan dalam kategori kampanye," jelas Erwin.

Perlu diketahui, dalam orasinya GMSPP menyatakan dengan keras diantaranya agara segera tindak tegas pelanggaran curi start kampanye yang dilakukan oleh Cawapres Sandiaga Uno. Jadikanlah hukum sebagai Panglima tertinggi dinegara ini tanpa tebang pilih. Jangan jadikan Sumut terpecah belah dengan isu SARA. Jadilah media yang netral dan menjadi kontrol sosial dimasyarakat. Berdemokrasi secara sehat dan kerukunan masyarakat Sumatera Utara adalah harga mati.

(cr9/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved