Menguak Dalang Gerakan 30 September, 6 Versi Penculikan Jenderal hingga Kubu PKI Terpecah

Tidak menyebutkan PKI yang melakukan makar.

2. Sebagian Perwira Angkatan Darat dengan PKI sebagai Pemain Kedua

Penentangan terhadap versi pertama diungkapkan oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey pada tahun 1966.

Mereka berdua mengatakan bahwa G30S berawal dari persoalan intern TNI AD.

Dalam teorinya yang kemudian diterbitkan dan dikenal sebagai “Cornell Paper” (1971) beberapa perwira TNI AD dari Kodam IV/Diponegoro kesal melihat para jenderal hidup berfoya-foya di Jakarta.

Para perwira dari Jawa Tengah itu kemudian mengajak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan PKI dalam menjalankan operasinya.

Versi ini agak lemah karena faktanya Brigjen Supardjo berasal dari Kodam Siliwangi demikian pula dengan Mayor Udara Sujono, walaupun memang Untung dan Latief dari Kodam IV/Diponegoro.

Maka kemudian versi ini ditengahi oleh Harold Crouch dalam The Army and Politics (1978) yang menolakCornell Paper dengan mengatakan bahwa inisiatif awal gerakan ini timbul dari tubuh TNI AD sedangkan PKI bertindak sebagai “Pemain Kedua” dengam mengacu pada keterlibatan Sjam Kamaruzaman dan Pono-dari Biro Chusus PKI.

Tetapi versi ini pun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa gerakan dirancang dengan buruk dan mengapa selang waktu pengumuman pertama dan kedua berselang 5 jam, padahal kunci kudeta adalah pada kecepatan dan ketepatan waktu.

3. Soekarno

Pada tahun 1974 seorang penulis belanda bernama Antonie Dake menerbitkan pengakuan ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko dalam The Devious Dalang.

Dalam pengakuannya Bambang Widjanarko mengatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 1965 Presiden Soekarno memanggil Letkol Untung dan memerintahkannya mengambil tindakan terhadap jenderal-jenderal yang tidak loyal.

Sebenarnya pengakuan Bambang Widjanarko dapat dikonfrontasi dengan keterangan Bung Karno tetapi beliau sudah terlanjur wafat.

Belakangan diketahui bahwa pengakuan Bambang Widjanarko hanyalah strategi untuk mencegah bangkitnya pendukun Soekarno dalam pemilihan umum Juli 1971.

Hal ini diketahui setelah Bambang Widjanarko akhirnya mengakui sendiri bahwa saat itu ia dipaksa bersaksi demikian.