Breaking News:

298 ASN Koruptor Bersiap-Siap Dipecat! BKN Sudah Melayangkan Surat kepada Kepala Daerah

Pemerintah Sumatera Utara sedang menunggu surat keputusan bersama tiga menteri/kepala lembaga mengenai 298 pegawai negeri sipil.

Penulis: Satia |
TRIBUN MEDAN/SATIA
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara Kaiman Turnip, Kamis (27/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN -  Kepala Perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Sumut VI English Nainggolan, sudah menyurati
Kepala Daerah di Provinsi Sumut, baik itu Gubenur, Wali Kota, Bupati untuk segera memproses 298 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi

Pemerintah Sumatera Utara sedang menunggu surat keputusan bersama tiga menteri/kepala lembaga mengenai 298 pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang terbukti korupsi.

Data Badan Kepegawaian Negara, jumlah paling banyak PNS/ASN yang menyelewengkan uang negara, terdapat di wilayah Sumut. Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah bersepakat mengenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) alias pemecatan bagi koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap (inkracht).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut Kaiman Turnip mengaku sudah mendapat informasi PNS di lingkungan kerjanya memeroleh peringkat pertama kategori terkorup se- Indonesia.

Berdasarakan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 298 PNS di Pemprov Sumut terlibat tindak pidana korupsi, namun masih menikmati kucuran gaji dari pemerintah. Secara keseluruhan, terdapat 2.357 orang PNS koruptor di seluruh Indonesia.

English Nainggolan mengatakan, seluruh kepala daerah yang berada dilingkungan Provinsi Sumatera Utara sudah mendapatkan surat terkait para ASN yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Kita sudah layangkan surat kepada seluruh kepala daerah, untuk segara melakukan proses, bagaimana mereka (ASN) yang terlibat dalam kasus korupsi," ucapnya.

Sebelumnya, pada berita TribunMedan.com, Kepala Perwakilan BKN regional VI ini juga menyampaikan, untuk mereka yang terlibat kasus korupsi secara dilakukannya proses dan pemberhentian dengan tidak terhormat (PDTH).

Prihal ini juga dirinya sampaikan, untuk meminta seluruh kepala daerah segera melakukan proaes. Karena semua namanya sudah kita serahkan kepada pemerintah provinsi maupun daerah, ke depannya agar para kuropsi tidak dapat bekerja sebagai pegawai negeri.

"Kita minta juga agar mereka (ASN) yang korupsi agar dapat di proses pemberhentiannya, dan jangan menunggu lama-lama," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved