Dapat Ancaman Pecat Karena Demo Upah, Dinkes Simalungun: Kita Harus Permisi

Sekretaris Dinas Kesehatan Simalungun Edwin Simanjuntak membantah Dinas Kesehatan ada mengeluarkan surat pemecatan

Dapat Ancaman Pecat Karena Demo Upah, Dinkes Simalungun: Kita Harus Permisi
TRIBUN MEDAN / TOMMY SIMATUPANG
Massa dari honorer kesehatan Simalungun menuntut gaji yang belum dibayarkan di Gedung DPRD Simalungun, waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Sekretaris Dinas Kesehatan Simalungun Edwin Simanjuntak membantah Dinas Kesehatan ada mengeluarkan surat peringatan atau pemecatan terhadap tenaga honorer yang melakukan aksi demo menuntut gaji yang belum dibayarkan.

Edwin mengatakan setiap honorer yang berdemo harus melakukan ijin permisi ke pimpinan masing-masing seperti Kepala Puskesmas dan RS Rondahaim.

"Tidak ada pemecatan. Kita harus permisi,"katanya via seluler, Kamis (4/10/2018).

Saat disinggung apakah ketika permisi dengan alasan demo akan diberikan persetujuan, Edwin tidak melemparkan ke pimpinan masing-masing instansi.

"Kalau itu wewenang dari pimpinan mereka juga,"katanya.

Dijetahui, Tenaga honorer kesehatan Kabupaten Simalungun mendapatkan ancaman pemecatan dan teguran pascademo menuntut gaji di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Simalungun selama seminggu ini.

Para tenaga honorer yang tidak digaji selama enam bulan dan mendapatkan pemotongan gaji ini sempat mendapat ancaman dipecat dari kepala puskesmas dan Direktur Utama Rondahaim. Meskipun, akhirnya surat tersebut kembali dicabut.

Misalnya, Ketua Forum Honorer Kesehatan Egi Sinarmata sempat mendengar akan dipecat setelah pulang menuntut kesejahteraan.

"Saya memang sering berdemo untuk menuntut hak. Pada Senin kemarin saya dibilang oleh Kepala Tata Usaha mau dipecat, lalu saya mintalah surat pemecatan saya. Tapi gak dikasih,"ujarnya seraya mengatakan Dirut RS Rondahaim tidak membenarkan pemecatan itu.

Egi juga mengaku sering tidak permisi untuk tidak masuk kerja karena

Selain Egi, seorang perawat Puskesmas MP mendapatkan surat peringatan satu dari kepala puskesmas. Dalam imbauann dengan kepala surat Dinas Kesehatan, MP mendapatkan surat peringatan 1 karena ikut berdemo tanpa ada persetujuan.

Surat teguran yang diterbitkan 26 September 2018 itu sempat santer terdengar. Tak lama kemudian, kepala puskesmas tempat MP bekerja mencabut kembali surat tersebut.

Seperti diketahui, Forum Tenaga Honorer bersama dengan Guru Honorer kerap melakukan demo menuntut gaji yang tidak dibayarakan sejak Juni 2018.

(tmy/tribun-medan.com).

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved