Wali Kota Pematangsiantar Copot Jabatan Fatimah Siregar, Mantan Narapidana Korupsi Ambulans

Fatima Siregar terjerat kasus korupsi pengadaan ambulans saat menjababat sebagai Kabag Umum Pemko Siantar tahun 2006

Wali Kota Pematangsiantar Copot Jabatan Fatimah Siregar, Mantan Narapidana Korupsi Ambulans
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar satu dari 265 PNS berstatus koruptor saat ditemui di Balai Kota Siantar, Jumat (14/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor resmi memberhentikan Kepala Dinas Pariwisata Fatimah Siregar. Pemberhentian ini berkaitan dengan keputusan pemerintah pusat terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang pernah menjadi narapidana korupsi. Fatimah Siregar diberhentikan dari jabatan kepala dinas secara tidak hormat. 

Fatima Siregar terjerat kasus korupsi pengadaan ambulans saat menjababat sebagai Kabag Umum Pemko Siantar tahun 2006. Fatimah ditahan selama 1 tahun 3 bulan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Pematangsiantar, Zainal Siahaan menjelaskan Fatimah Siregar resmi melepaskan jabatan kepala dinas tertanggal 8 Oktober 2018. Jabatan Kepala Dinas Pariwisata akan diisi oleh Pardamean Silaen yang juga staf ahli Pemko Siantar

"Iya sudah dinonjobkan dari jabatan kepala dinas. Tapi kalau dari PNS belum," katanya, Selasa (9/10/2018). 

Zainal mengatakan Fatimah Siregar tidak lagi menerima uang tunjangan jabatan. Hanya menerima gaji pokok sebagai PNS. Zainal juga mengaku Fatimah Siregar akan diberhentikan dari PNS sebelum akhir Desember. Hal ini sesuai dengan persyaratan dari pemerintah pusat. 

Saat disinggung berapa jumlah PNS narapidana koruptor di Kota Siantar, Zainal mengatakan masih menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diketahui ada 10 PNS koruptor yang sudah dinonjobkan yang masih menerima gaji pokok PNS. 

Siswi SMA 17 Tahun di Lampung Dicabuli Ayah Kandung, Paman dan Tetangga, Begini Kondisinya

Hotman Paris Buat Shinta Bachir Ungkap Kisah Cintanya Saat Jadi Istri Siri Jenderal Bintang Dua

Mahfud MD Menolak Hadir di ILC Di Balik Drama Hoax Ratna Sarumpaet Demi Acara Asosiasi Pendeta

Brigpol Dolfis Wambonggo Dirujuk ke Singapura dan Mendapat Kenaikan Pangkat, Lihat Videonya. .

Terkait dengan adanya dinas-dinas dipimpin Pelaksanatugas, Zainal Siahaan mengatakan Walikota telah merencanakan penempatan pejabat defenitif. Ini juga berkaitan dengan rotasi mutasi yang diambil melalui assement ke Eselon II yang telah selesai dilakukan bulan yang lalu. 

"Direncanakan, setelah ini Pak Wali kan mungkin akan melakukan rotasi mutasi. Setelah itu akan kita lakukan seleksi terbuka bagi Eselon III terhadap yang kosong" jelasnya.

Ahmad Senang Bisa Dapat Tambahan Jajan, Dorong Sepeda Motor Mogok di Kampus Unimed

Dukung Kelancaran Komunikasi di MTQ ke XXVII, Telkomsel Perkuat Layanan dengan COMBAT

Sekolah Kebanjiran Hingga 20 Centimeter, SMPN 35 Medan Pilih Liburkan Pelajar

Untuk mendapatkan pejabat Eselon III yang berintegritas menjadi pimpinan OPD, Pemko akan menggelar lelang jabatan. Rencananya lelang jabatan akan diusahakan terlaksana sebelum akhir tahun 2018 ini. 

"Kita dahulukan dulu rotasi mutasi. Baru nanti akan ketahuan mana yang kosong. Kemudian kita lanjutkanlah ke lelang jabatan,"katanya. 

Asyik, Pengunjung Bisa Foto Gratis Menggunakan Pakaian Adat di Stand Kalimantan Utara 

Gubernur Sumut Cari Solusi Permasalahan 5.873 Hektar Lahan Eks HGU PTPN II

Polrestabes Medan Tangkap 3 Sekawan Pengedar Narkoba, Mengaku Beli Sabu dari WBP Tanjunggusta

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menduduki urutan pertama sebagai jumlah PNS mantan narapidana koruptor. Ada 298 PNS yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Pemerintah juga segera melakukan pemecatan sebelum Desember 2018.

Nasrullah Dihadiahi Timah Panas saat Berusaha Kabur saat Ditangkap, Kerap Jambret Pesepeda Motor

Plt Sekwan DPRD Siantar Tak Mau Hefriansyah Disalahkan soal Penolakan PAPBD oleh Kementerian

Pemerintah Kota Pematangsiantar memiliki 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah terjerat kasus korupsi. Sebanyak 10 PNS mengisi jabatan strategis seperti Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bendahara, dan Kepala Tata Usaha. Hingga saat ini, mereka masih menerima gaji pokok PNS.

(tmy/tribun-medan.com). 

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved