Mendagri Tjahjo Kumolo Warning Sekda Soal Potensi Radikalisme dan Terorisme di Sumut

Mendagri Tjahjo Kumolo tekankan Sekda provinsi mencermati ancaman-ancaman radikalisme dan terorisme

Mendagri Tjahjo Kumolo Warning Sekda Soal Potensi Radikalisme dan Terorisme di Sumut
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Mendagri, Tjahjo Kumolo. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menekankan agar para sekretaris daerah (Sekda) termasuk Provinsi Sumatera Utara guna mencermati ancaman-ancaman radikalisme dan terorisme.

Hal itu disampaikan oleh Humas Mendagri Bahtiar melalui aplikasi WhatsApp, acara yang betemakan "Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja RPJMN 2015-2019" yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Acara ini dihadiri jajaran sekda tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

"Saya sering sampaikan, ancaman bangsa ini radikalisme dan terorisme, kami mengundang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Pak Suhardi Alius serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi," kata Tjahjo.

Ancaman siber, lanjut Tjahjo, kini berpadu dengan konten radikalisme. Dan, marak di dunia maya. Mendagri mengingatkan kondisi itu perlu diwaspadai.

Dalam pelaksanaan konsep-konsep strategis nasional yang dijabarkan oleh Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

"Peran sekda sebagai pejabat eselon 1(satu) didaerah yg diangkat dengan Keputusan Presiden berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat termasuk mendukung program-program ketiga lembaga (BNPT, BSSN, Wantannas)," ujar Mendagri.

Menurutnya Sekda mampu menggerakkan SKPD dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang ada pada tingkat provinsi serta evaluasi kinerja program kegiatan kabupaten/kota

Sebagai pejabat ASN paling senior didaerah tentunya sekda provinsi yang paling memahami kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika ideologi politik masyarakat.

Mendagri juga mengajak para Sekda Provinsi meningkatkan koordinasi dengan para eselon 1 (satu) dan eselon II (dua) Kemendagri dimana posisi Kemendagri sebagai koordinator pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.23 th 2014 ttg pemerintahan daerah.

Dalam acara tersebut, nampak hadir Gubernur Jawa Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan perwakilan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

(Cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved