UMP Sumut Naik 8,03 Persen, Ini Komentar Kadis Tenaga Kerja Provinsi Sumut

Pemerintah saat ini tengah gencar menaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi para buruh sebesar 8,03 persen

UMP Sumut Naik 8,03 Persen, Ini Komentar Kadis Tenaga Kerja Provinsi Sumut
Tribun Medan/ Jefri Susetio
Ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi sekaligus menyanyikan berbagai lagu perjuangan, di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (24/11/2015). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah saat ini tengah gencar menaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi para buruh sebesar 8,03 persen untuk seluruh Indonesia.

Khusus Sumatera Utara belum ada keterangan resmi terkait peraturan tersebut sudah terbit, namun harus mendapatakan surat keputusan Gubernur.

Sebelumya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berharap upah minimum provinsi yang naik 8,03 persen pada tahun depan membuat buruh tak lagi melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah.

Hanif seperti yang dilansir Kompas.com menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 memang sengaja dirancang agar UMP otomatis naik tiap tahun. Pasal 44 ayat 1 dalam PP itu mengatur, peningkatan nilai UMP tiap tahun berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Harianto mengatakan, sudah keluar surat dari Kementerian Tenaga Kerja, untuk menaikan upah minimum provinsi. Lanjutnya, belum bisa memberikan komentar lebih, lantaran sedang berada di Jakarta mengikuti rapat.

"8,03 persen, ada surat dari menaker. Masing-masing itu beda-beda, gak hafal juga, lagi rapat ini," ucap Harianto kepada Tribun Medan, melalui sambungan telepon genggam, Rabu (17/10/2018).

Kemudian, Tribun Medan mencoba menghubungi Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut Maruli Silitonga mengatakan, benar ada kenaikan oleh pemerintah pusat dari menteri, namun untuk dapat terjadinya kenaikan tersebut harus rapat terlebih dahulu mendapatkan surat keputusan dari Gubernur Edy Rahmayadi.

"Jadi gini bang, kita belum bisa menyampaikan itu, karena harus kita rapatkan dulu dewan pengupahan provinsi bang," ucapnya.

Maruli belum bisa memberikan secara pasti kapan para buruh atau pun pekerja mendapatkan kepastian tentang kenaikan upah perbulannya. Dan memerlukan surat keputusan dari Edy Rahmayadi untuk bisa mengesahkan rencana dari menteri tersebut.

Halaman
123
Penulis: Satia
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved